JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) tahun 2024 dilaksanakan oleh Bank Indonesia bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk menjaga kestabilan pasokan pangan antarwaktu, memperkuat proses distribusi, serta mengurangi disparitas harga di berbagai daerah. Berbagai program pengendalian inflasi telah diusulkan, termasuk peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) baik di dalam Sulampua maupun antara wilayah. Selain itu, dikembangkan sistem pemantauan neraca pangan pada tingkat kabupaten/kota dalam seluruh wilayah Sulampua. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menekankan bahwa salah satu program unggulan pengendalian inflasi adalah perluasan *Mini Distribution Center* (MDC), yang berfungsi sebagai kios pengendalian inflasi di pasar-pasar utama, untuk memastikan ketersediaan serta distribusi pangan di tiap daerah. Dalam penjelasannya, Destry menyebutkan bahwa inflasi di Sulampua masih dapat dipertahankan. Meski demikian, tantangan yang dihadapi adalah yang berkaitan dengan pengelolaan biaya distribusi, terutama mengingat Sulampua adalah wilayah terluas di Indonesia dengan geografis kepulauan. Beberapa daerah di wilayah ini masih mengalami kekurangan pasokan beras, bawang merah, dan cabai, sehingga harus mendapatkan pasokan dari luar daerah, baik dari wilayah Sulampua itu sendiri maupun dari luar. Situasi ini tentunya berkontribusi pada disparitas harga antarprovinsi yang cukup signifikan. Lebih lanjut, risiko yang diakibatkan oleh cuaca ekstrem dan belum optimalnya infrastruktur penunjang produksi pangan menjadi faktor yang berpotensi menyebabkan fluktuasi harga. Destry menegaskan pentingnya pengendalian inflasi pangan sebagai langkah yang harus diambil tidak hanya saat harga komoditas naik, tetapi juga ketika harga mengalami penurunan. Oleh karena itu, program pengelolaan pascapanen dan hilirisasi serta peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan diharapkan dapat didorong lebih intensif. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Ferry Irawan, menyatakan dukungannya terhadap sinergi yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Sulampua. Fokus kerjasama ini adalah pada peningkatan ketahanan pasokan dan distribusi pangan. Berbagai upaya tengah dilakukan untuk memastikan stabilitas pasokan pangan dalam jangka waktu yang lebih panjang, melalui program penguatan infrastruktur, revitalisasi *Rice Milling Unit* (RMU) beras, serta peningkatan kapasitas di kalangan petani dan penyuluh lapangan. Ferry juga menekankan pentingnya peran BUMD Pangan sebagai *offtaker* bagi petani dan distributor dalam memberikan kepastian harga serta kestabilan stok pangan. Gubernur Gorontalo, Mohammad Rudy Salahuddin, mengungkapkan bahwa GNPIP mencerminkan komitmen dan kesungguhan kerjasama antar TPID di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Sulampua. TPID Provinsi Gorontalo berencana menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) dengan bersinergi menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan. Selama tahun 2024, akan ada 31 program pengembangan *Good Agricultural Practice* (GAP) yang dilaksanakan oleh TPID Sulampua, dalam bentuk praktik pertanian yang baik serta berkelanjutan, didukung sarana prasarana pertanian. Selain itu, terdapat 19 program hilirisasi produk pertanian, 25 KAD bertipe *Government to Government*, 23 KAD bertipe *Business to Business*, serta 36 program fasilitasi distribusi pangan. Ke depan, TPID wilayah Sulampua akan terus bersinergi dalam menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan dengan dua langkah strategis: memperkuat pasokan antarwaktu dan antardaerah serta meningkatkan efisiensi rantai pasok Sulampua untuk mengatasi disparitas harga yang ada antar daerah. ANTARA