JAYAPURA –
**Borneonews - Biak Numfor**, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Papua telah memperpanjang batas akhir pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 30 November 2024. Keputusan ini diambil untuk mencapai target penerimaan pendapatan asli daerah yang ditetapkan sebesar Rp44 miliar. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Biak Numfor, George Krey, menginformasikan bahwa surat pemberitahuan pajak terhutang untuk PBB perkotaan tahun 2024 dapat diakses oleh masyarakat di kantor kelurahan dan balai kampung yang ada di masing-masing daerah. Krey mengungkapkan bahwa adanya keterlambatan dalam penyampaian surat tersebut disebabkan oleh penyesuaian kenaikan pajak yang berakar pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Ia menegaskan harapannya agar para wajib pajak, baik yang berada di wilayah perkotaan maupun pedesaan, dapat memenuhi kewajiban mereka sebelum jatuh tempo pelunasan pada 30 November 2024. Krey juga menambahkan bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber penting bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Biak Numfor. Oleh karena itu, penagihan dari wajib pajak perlu dioptimalkan. Menurut Krey, penyesuaian tarif kenaikan pajak ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan dari pendapatan asli daerah. Salah seorang warga Biak, Syamsuddin, juga berbagi pengalamannya ketika mengunjungi kantor Bapenda untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan. Ia menyatakan, "Saya datang ke Bapenda untuk mengurus pelunasan pajak PBB tahun 2024, dan baru saja selesai membayar melalui kas Bank Papua." Hingga pukul 13.00 WIT pada hari Jumat, layanan pelunasan pajak bumi dan bangunan di Bapenda Biak Numfor yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani masih berjalan dengan lancar, melayani banyak warga setempat. Untuk sektor perkotaan dan pedesaan, target penerimaan pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebesar Rp2,3 miliar. ANTARA