JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengumumkan bahwa pemerintah akan menerapkan pendekatan solusi permanen dalam upaya menurunkan angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini merupakan bagian dari program yang telah dijalankan selama beberapa tahun terakhir dan bertujuan untuk mengatasi masalah kebakaran yang menjadi ancaman serius bagi lingkungan. Dalam sebuah acara daring bertajuk "10 Tahun Kerja Sustainabilitas Pengendalian Perubahan Iklim," Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK, Laksmi Dhewanti, mengungkapkan bahwa karhutla merupakan salah satu penyebab utama emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia. Untuk itu, pihaknya berupaya menyusun program yang komprehensif mengenai pengendalian dan pencegahan karhutla. Laksmi menjelaskan bahwa dalam rangka mencapai solusi permanen, KLHK melakukan analisis mendalam terkait iklim dan cuaca, serta mengeksplorasi modifikasi cuaca. Selain itu, peningkatan kegiatan operasional di lapangan, yang mencakup patroli, pencegahan, dan pemadaman kebakaran, juga menjadi fokus utama. Pengelolaan lanskap yang lebih baik diharapkan mampu mendukung strategi ini. Lebih lanjut, dia menekankan bahwa penguatan kelompok Manggala Agni, yang memiliki peran penting dalam penanganan karhutla, juga menjadi salah satu strategi yang diandalkan. Keterlibatan masyarakat melalui program Masyarakat Peduli Api di berbagai desa di Indonesia juga diharapkan dapat menambah efektivitas upaya pencegahan kebakaran. Berkat berbagai inisiatif ini, angka luas kebakaran hutan dan lahan terbukti mengalami penurunan signifikan, dari sekitar 2,6 juta hektare pada tahun 2015 menjadi sekitar 205 ribu hektare pada tahun 2022. KLHK juga mencatat penurunan yang sangat berarti dalam kebakaran di lahan gambut. Pada 2015, total kerusakan lahan gambut mencapai 891.275 hektare, menyumbang 34 persen dari total area yang terbakar. Jumlah ini berkurang menjadi 483.111 hektare, atau 30 persen dari total karhutla pada tahun 2019 dan lebih lanjut menurun menjadi 182.789 hektare pada tahun 2023, yang berkontribusi sebesar 16,38 persen dari total kebakaran. Semua tindakan ini diambil untuk mendukung pengurangan emisi GRK Indonesia, khususnya dalam sektor kehutanan. Dalam dokumen _Enhanced Nationally Determined Contribution_ (NDC), Indonesia menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri hingga tahun 2030, dan peningkatan hingga 43,2 persen jika mendapatkan dukungan dari komunitas internasional. ANTARA