MATARAM –
**Borneonews - Mataram**, Pemerintah Kota Mataram, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, baru-baru ini telah membentuk Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja, atau yang lebih dikenal sebagai Desk Pilkada. Desk ini dibentuk dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan serentak pada 27 November 2024. Salah satu langkah penting yang diambil adalah penerapan aplikasi *Sistem Penghitungan Suara* (Sipesu). Pejabat Sementara Wali Kota Mataram, Tri Budiprayitno, menegaskan bahwa Desk Pilkada berfungsi sebagai wadah untuk memfasilitasi dan mengawasi seluruh tahapan pemilihan. Menurutnya, keberadaan desk ini semata-mata ditujukan untuk kebutuhan internal pemerintah, dan tidak untuk dipublikasikan kepada publik. Ia menyebutkan bahwa data yang valid terkait hasil pemilihan akan sepenuhnya menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik itu data *quick count* maupun *real count*. "Desk Pilkada yang kami bentuk hanya untuk keperluan internal, bukan untuk disebarluaskan," tegasnya. Saat ini, proses pelaksanaan Desk Pilkada tengah berlangsung, di mana perekrutan operator aplikasi *Sipesu* sedang dilakukan di 50 kelurahan yang ada di Kota Mataram. Setiap kelurahan akan memiliki satu operator, sehingga total operator yang akan mengelola aplikasi ini mencapai 50 orang, di bawah arahan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mataram. Untuk tahap awal, aplikasi ini mulai menginput data pemilih yang terdaftar di 581 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Kota Mataram. Tri Budiprayitno menjelaskan bahwa dari hasil rapat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), telah dilakukan pemetaan terhadap situasi keamanan di masing-masing TPS. Pemetaan tersebut membagi TPS ke dalam kategori kurang rawan, rawan, dan sangat rawan. "Saat ini, hanya satu TPS yang dinyatakan sangat rawan, yaitu di Lapas Perempuan Mataram. Untuk data mengenai kategori lainnya, kami masih menunggu informasi lebih lanjut," ujar Tri. Pemetaan ini bertujuan untuk memudahkan pengamanan jika terjadi potensi peningkatan ketegangan politik di titik tertentu, sehingga langkah-langkah pengamanan dapat diperkuat di area yang dianggap perlu. Saat ini, terdapat dua petugas Linmas dan anggota TNI/Polri yang ditugaskan untuk menjaga setiap TPS yang telah ditentukan. Tri Budiprayitno mengharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses tahapan pemilihan umum di daerah ini. "Kami berharap masyarakat turut berperan serta dalam menjaga suasana yang kondusif selama pelaksanaan pilkada," pungkasnya. ANTARA