JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, saatnya gerakan organisasi masyarakat sipil Islam bertransformasi dari sekadar mobilisasi menuju partisipasi politik yang lebih substansial. Kasus *mobilisasi politik* telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam praktik politik di Indonesia. Sejak era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, mobilisasi ini sering kali dilakukan oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaan mereka, termasuk di antaranya yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil serta TNI dan Polri. Setelah reformasi, tidak bisa dipungkiri bahwa praktik mobilisasi ini terus berlanjut di kalangan berbagai kontestan politik yang berupaya menggaet massa untuk mendukung mereka. Ketika ada kelompok atau organisasi dengan potensi dukungan yang besar, tidak jarang mereka menjadi target mobilisasi demi kepentingan politik tertentu. Dalam konteks organisasi keagamaan di Indonesia, kita perlu memperhatikan dua entitas utama, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini memiliki sejarah panjang dan kontribusi yang signifikan dalam mobilisasi politik di Indonesia. Meski keduanya bukan partai politik, tetapi peran mereka dalam kancah politik nasional sangatlah vital. Mari kita telaah peran strategis yang dijalankan oleh NU dan Muhammadiyah dalam sektor pendidikan. Kontribusi kedua ormas ini jelas terlihat melalui ratusan ribu pesantren yang ada di bawah naungan NU serta banyaknya sekolah dan perguruan tinggi yang dikelola oleh Muhammadiyah di seluruh nusantara. Ini menunjukkan dedikasi mereka dalam mencerdaskan bangsa. Kedua organisasi tersebut seharusnya berfungsi layaknya dua sayap Garuda Indonesia, yang mampu terbang harmonis mengikuti prinsip aeronautika. Dengan lebih dari seratus tahun pengalaman dalam pendidikan, keduanya telah mampu memberikan arah dalam melihat kebangkitan politik bangsa kita. Oleh karena itu, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mengubah potensi besar warga NU dan Muhammadiyah dari sekadar alat mobilisasi politik menjadi bentuk partisipasi politik yang lebih terstruktur, rasional, dan beradab. NU, sebagai ormas terbesar di Indonesia yang didirikan oleh KH Hasyim Asy’ari, memiliki basis massa yang luas dan potensi yang besar untuk berkontribusi dalam ranah politik. Pengurus dan tokoh-tokohnya yang terdahulu telah berusaha membangun bangsa ini dengan cara pandang yang penuh harapan dan moderat dalam berinteraksi sosial. Menurut catatan dari Indonesia Development Research (IDR), ada beberapa alasan yang menjadikan NU sebuah organisasi strategis untuk diajak berkolaborasi dalam pembangunan nasional. NU dikenal karena komitmennya mempertahankan nilai-nilai Islam yang moderat, serta upayanya dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Dengan dukungan pendidikan yang berkualitas serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, modalitas ini dapat dikelola dengan efektif. Jaringan pesantren NU yang luas tidak hanya berperan dalam mencerdaskan santri, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam masyarakat. Namun, perkembangan yang bersifat tradisional ini perlu didorong agar lebih rasional. Saya meyakini bahwa kemajuan tidak hanya bisa dicapai dengan mengikuti modernitas, tetapi juga dapat tumbuh dengan subur di atas fondasi tradisionalitas tersebut. Jika ini dapat terealisasi, NU akan menjadi kekuatan besar yang tidak hanya dimobilisasi tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Untuk itu, diperlukan garis komando yang jelas dalam kepemimpinannya, agar warga NU bisa berpartisipasi secara positif dalam kemajuan bangsa, bukan hanya sebagai alat politik saat pemilu, lalu dilupakan setelahnya. NU telah menunjukkan kontribusi dengan terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan di berbagai bidang, seperti kesehatan dan pendidikan. Namun, untuk mencapai kualitas partisipasi yang lebih baik, organisasi ini perlu lebih progresif dalam memperkuat lembaga pendidikan tinggi yang telah dirintis pada era kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid dan dilanjutkan oleh K.H. Said Agil Siradj, yaitu Universitas Nahdlatul Ulama (UNU). UNU diharapkan dapat fokus pada riset pembangunan di sektor pertanian modern, agar warga yang tinggal di wilayah pedesaan bisa lebih sejahtera. Potensi ini diyakini akan sejalan dengan visi pembangunan sektor pangan nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Beberapa langkah yang bisa diambil untuk merevitalisasi NU mencakup penguatan sistem pendidikan guna menghasilkan generasi yang berpengetahuan, memperkuat kader muda untuk memimpin, meningkatkan keikutsertaan dalam politik dan sosial, serta memfasilitasi dialog antarkelompok untuk mempromosikan toleransi. Di samping itu, penting bagi NU untuk memperkuat advokasi kebijakan publik yang mendukung nilai-nilai organisasi dan kepentingan komunitas. Perubahan dari mobilisasi ke partisipasi aktif juga memerlukan strategi yang jelas, termasuk melakukan edukasi politik dan memberikan pelatihan manajerial kepada kader. NU juga harus melaksanakan kampanye kesadaran untuk mengedukasi anggotanya tentang pentingnya suara dalam pemilihan umum serta dalam pengambilan keputusan politik. Untuk tercapainya hal ini, NU perlu menjalin kerja sama yang erat dengan partai politik yang berbagi visi dan misi yang sejalan, untuk menciptakan ruang bagi anggotanya untuk turut serta. Setelah berbagai program dijalankan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi sangat penting agar kinerja anggota yang terlibat dalam politik tetap konsisten dengan prinsip-prinsip NU. ANTARA