BORNEONEWS, Gumas - Masih banyak tantangan penerapan akuntansi berbasis akrual, di Kabupaten Gunun Mas. Reformasi keuangan negara mencakup reformasi bidang akutansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) masig ada beberapa tantangan dalam penerapan akutansi berbasis akrual.
Bupati Gumas, Arton S Dohong ketika menyampaikan pidato pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD 2015 di rapat paripurna DPRD Gumas, Rabu (10/8/2016) menyampaikan, adanya kompleksitas implementasi akutansi berbasis akrual, dapat dipastikan penerapan akutansi akrual di Gumas memerlukan sistem akutansi dan IT based system yang rumit.
“Selain itu perlu juga dibangun system pengendalian internal yang memadai,” ujar Arton.
Di samping itu, dukungan kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Menurutnya, salah satu penyebab kelemahan laporan keuangan pada instansi adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya SKPD.
“Kejelasan perundang-undangan mendorong penerapan akutansi pemerintahan dan memberikan dukungan yang kuat bagi pimpinan,” terang dia.
Di samping itu, lanjut Arton, penyiapan dan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi, kususnya dibidang akutansi pemerintah. Untuk itu Kabupaten Gumas perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akutansi pemerintah, termasuk memberikan insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Di samping itu, peran perguruan tinggi dan organisasi profesi tidak kalah pentingnya, untuk memenuhi kebutuhan akan SDM kompeten di bidang akuntansi pemerintah,” ucap Bupati Gumas. Arton S. Dohong.
Kemudian, tantangan selanjutnya yakni terdapat pihak internal yang sudah terbiasa sistem lama dan enggan mengikuti perubahan. Untuk itu perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi kepada seluruh pihak terkait. Sehingga penerapan akutansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik tanpa ada resistensi.
“Apresiasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan penerapan akutansi pemerintah,” katanya. (EPRA SENTOSA/N).
