BORNEONEWS, Sampit - Pembangunan bidang kesehatan menjadi salah satu perhatian kepemimpinan Halikinnor-Irawati di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), salah satunya dengan menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Politisi Partai Demokrat, Sihol Parningotan Lumban Gaol, menilai bahwa pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) adalah bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjamin layanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu.
“Penghargaan UHC Kotim membuktikan kesungguhan pemerintah daerah dalam memberikan jaminan layanan kesehatan bagi warga yang belum mampu," kata Gaol, Jumat, 27 September 2024.
Dengan pencapaian tersebut, tidak ada lagi alasan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk tidak berobat ke puskesmas atau rumah sakit. Karena UHC memastikan bahwa semua warga, termasuk mereka yang tidak dapat membayar premi BPJS secara mandiri, tetap mendapat akses kesehatan.
Sihol yang juga merupakan anggota DPRD Kotim tersebut menambahkan bahwa tugas utama saat ini adalah menyosialisasikan UHC kepada masyarakat agar lebih paham mengenai manfaat dan hak yang mereka dapatkan dalam bidang kesehatan.
Menurutnya, BPJS Kesehatan memiliki beberapa kategori kepesertaan yaitu, bagi pekerja di sektor swasta maupun ASN, preminya dibayarkan oleh perusahaan; bagi masyarakat yang mampu, dibayar secara mandiri; dan bagi yang kurang mampu, preminya ditanggung oleh pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).
"Kita yakin ke depan jika Halikinnor-Irawati kembali memimpin Kotim sistem pelayanan kesehatan ini akan terus berbenah agar semua lapisan masyarakat merasakan kenyamanan atas pelayanan kesehatan dimasa mendatang," tandasnya.
Sementara itu, Halikinnor di sela-sela tugasnya sebagai kepala daerah selalu menyempatkan diri mengunjungi warga yang sedang sakit. Selain bentuk dukungan agar warga memiliki semangat untuk sehat, ia selalu mengingatkan masyarakat menggunakan haknya untuk mengakses kesehatan gratis di Puskesmas maupun rumah sakit.
Adapun Pemkab Kotim pada masa pemerintahan Halikinnor-lrawati telah mengalokasikan anggaran besar, yakni Rp61 miliar pada tahun 2024 untuk menjamin akses kesehatan masyarakat. Kotim pun berhasil mencapai UHC lebih dari 98 persen, artinya seluruh masyarakat Kotim kini telah terdaftar dalam BPJS Kesehatan.
“Dengan UHC ini, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak berobat. Semua sudah memiliki BPJS Kesehatan, baik yang ditanggung oleh pemerintah, mandiri, maupun perusahaan. Jika ada yang tidak dilayani, sebut saja nama Bupati,” kata Halikinnor.
Ia juga menekankan kepada Puskesmas dan rumah sakit bahwa prioritas utama adalah melayani masyarakat yang sakit, sementara masalah administrasi dan pembiayaan bisa diselesaikan setelah penanganan. (DEWI PATMALASARI/j)
