BOGOR –
**Borneonews - Kota Bogor**, DPRD Kota Bogor di Jawa Barat mendorong agar pembangunan kantor pemerintahan baru dapat dilaksanakan secara optimal. Proyek ini bertujuan untuk memindahkan sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD) ke wilayah Kelurahan Katulampa. Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menegaskan pentingnya keberhasilan pembangunan ini dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Menurutnya, proyek ini telah diakomodasi dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang telah disusun. “Kami ingin pastikan bahwa pelaksanaan proyek ini berjalan lancar, dengan tetap memperhatikan kapasitas anggaran yang dimiliki oleh Kota Bogor,” ungkap Adityawarman. Penting untuk dicatat bahwa pembahasan mengenai proyek ini akan berlanjut. Tahun ini, pemerintah kota tengah menyusun *detail engineering design* (DED) untuk kantor pemerintahan baru tersebut. “Setelah DED selesai, tahap berikutnya adalah membahas alokasi anggaran untuk pembangunan,” tambahnya. Kantor pemerintahan baru ini direncanakan akan dibangun di atas lahan hibah yang merupakan aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang memiliki luas 6 hektare, terletak di Kelurahan Katulampa. Pada pertengahan tahun 2023, Pemkot Bogor telah mengajukan proposal anggaran sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar kepada Pemerintah Pusat sebagai dukungan untuk proyek ini. Lebih lanjut, Penjabat Wali Kota Bogor, Hery Antasari, menyampaikan bahwa pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan integrasi dan mempermudah pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa pihaknya terus mendiskusikan proyek ini dengan baik dan akan segera melakukan pembahasan bersama DPRD setempat. Hery juga menginformasikan bahwa sebelum memulai pembangunan, Pemkot Bogor telah melakukan persiapan melalui rencana jangka pendek dan jangka menengah sebagai dukungan untuk proyek pembangunan kantor pemerintahan baru ini. ANTARA