JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung pemulihan ekonomi Suriah, meskipun negara tersebut mengalami konflik bersenjata dan sanksi luar negeri yang berat. Pernyataan tersebut disampaikan pada pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Suriah, Bassam Al-Sabbagh, dalam rangkaian Sidang ke-79 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York pada hari Jumat, 27 September. Retno menyampaikan bahwa terdapat potensi besar untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Suriah di berbagai sektor, terkhusus dalam sektor ekonomi. Ia menyoroti peluang signifikan dalam bidang pekerjaan umum dan konstruksi, di mana perusahaan-perusahaan milik negara Indonesia dapat memberikan kontribusi yang berarti. Selama pertemuan, kedua menteri juga membahas pentingnya meningkatkan interaksi antar masyarakat kedua negara. Ini dapat dilakukan melalui program-program beasiswa serta pelatihan seni bela diri. Selain itu, mereka sepakat untuk mempromosikan prinsip Islam moderat sebagai salah satu langkah untuk mendekatkan kedua bangsa. Retno juga memberikan apresiasi terhadap kerja sama yang terjalin dengan pemerintah Suriah dalam proses repatriasi pelaku teroris asing berkewarganegaraan Indonesia dari Suriah. Ia menekankan bahwa keselamatan warga negara Indonesia yang berada dan bekerja di Suriah wajib menjadi perhatian serius dari otoritas setempat. Sebagai implementasi nyata dari penguatan kerja sama diplomatik, dalam pertemuan tersebut, Retno dan Al-Sabbagh menandatangani perjanjian yang mengatur tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas antara kedua negara. Di samping isu-isu kerja sama bilateral, kedua menteri juga membahas masalah Palestina yang terus memicu eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Dalam konteks ini, mereka sepakat untuk terus memberikan tekanan kepada Israel agar segera menghentikan semua tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia di Palestina. Selain itu, mereka mendorong komunitas internasional untuk bersikap adil dalam penegakan hukum internasional tanpa pandang bulu. ANTARA