JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menginformasikan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, direncanakan akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029. Pelantikan tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2024. Dalam pernyataannya, Dahnil menjelaskan bahwa Prabowo ingin menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak, termasuk Megawati, dalam waktu dekat dan sebelum ia dilantik secara resmi. Hal ini menunjukkan keseriusan untuk membangun hubungan yang konstruktif di antara para pemimpin partai. Dahnil juga menambahkan, agenda diskusi antara Prabowo dan Megawati nanti akan mencakup berbagai rencana dan langkah strategis untuk pembangunan Indonesia ke depan. Keduanya diharapkan bisa saling bertukar pikiran dan merumuskan langkah-langkah yang sejalan untuk kemajuan bangsa. Sementara itu, mengenai posisi PDIP apakah akan bergabung ke dalam pemerintahan atau tidak, Dahnil menyatakan bahwa itu merupakan isu yang terpisah. Prabowo, kata Dahnil, mengutamakan persatuan di tengah tantangan global yang terus dinamis. Penting untuk memastikan bahwa pemerintahan yang akan datang tetap stabil dan solid. Dahnil menegaskan bahwa Prabowo menghargai keputusan setiap partai tentang posisi mereka, baik dalam pemerintahan maupun sebagai oposisi. Ia menekankan bahwa semangat kolaborasi di antara berbagai kelompok sangat diharapkan untuk bersama-sama membangun Indonesia. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga, juga menyatakan bahwa keputusan untuk menjadwalkan pertemuan dengan Prabowo sangat bergantung pada sikap Megawati Soekarnoputri. Eriko menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait pertemuan tersebut. Menurutnya, hak prerogatif atas keputusan itu sepenuhnya berada di tangan Megawati. Saat ditanya mengenai kemungkinan posisi PDIP dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, Eriko menegaskan bahwa PDIP tidak mengenal konsep koalisi atau oposisi dalam konteks ketatanegaraan. Dengan tegas, Eriko mengatakan bahwa secara hukum tidak ada pengkategorian antara koalisi dan oposisi. Ia meminta semua pihak untuk bersabar menunggu perkembangan terkait rencana pertemuan tersebut, namun ia memastikan bahwa hubungan antara Megawati dan Prabowo tetap baik. ANTARA