JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia. Terutama di daerah perkotaan, banyak individu yang mulai beralih dari kuliner tradisional menuju makanan cepat saji. Di hampir seluruh kota di Indonesia, restoran fast food dengan mudah dapat dijumpai, sedangkan tempat makan yang menyajikan masakan lokal semakin sulit untuk ditemukan. Dalam aspek bahasa, kita juga menyaksikan pergeseran istilah dari *masakan* yang dulunya populer menjadi *kuliner*, sebuah kata yang diambil dari bahasa Inggris. Perubahan ini menimbulkan tantangan besar bagi keberlanjutan masakan lokal. Generasi muda saat ini, termasuk milenial, generasi Z, dan generasi Alpha, lebih mengenal masakan Korea seperti *kimchi*, *oden*, *topokki*, dan *kimbab*; makanan Jepang seperti *sushi*, *sashimi*, *yakiniku*, dan *sukiyaki*; serta makanan cepat saji asal Amerika seperti ayam goreng, burger, sandwich, dan kentang goreng, dibandingkan dengan kuliner tradisional. Fenomena ini tidak hanya berpengaruh pada pelestarian kuliner, tetapi juga menjadi tantangan untuk menjadikannya pendorong bagi perekonomian lokal dan nasional. Di banyak daerah di Indonesia, masakan lokal mulai terpinggirkan oleh kepopuleran makanan cepat saji. Tentunya, hal ini mencerminkan keberhasilan strategi *gastrodiplomacy* dari negara-negara tetangga yang berhasil menjadikan kuliner sebagai ujung tombak ekspansi ekonomi mereka. *Gastrodiplomacy* adalah bentuk diplomasi kuliner yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Paul Rockower pada tahun 2011. Melalui *gastrodiplomacy*, negara tidak hanya memperkenalkan kuliner mereka sebagai bagian dari branding nasional, tetapi juga berupaya menguasai pasar global. Penelitian yang dilakukan oleh Nirwandi dan Awang pada tahun 2014 menunjukkan bahwa *gastrodiplomacy* mampu menyampaikan aspek non-verbal dari makanan dan budaya, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan yang progresif, membentuk perilaku serta persepsi konsumen, dan menciptakan gelombang konvensi sosial di negara target. Sebagai contoh, Amerika Serikat secara agresif memperluas ekonomi melalui jaringan waralaba makanan cepat saji di seluruh dunia. Di sisi lain, negara-negara seperti Jepang, China, Thailand, dan Vietnam memperluas akses mereka melalui jaringan diaspora yang berperan sebagai aktor non-negara di kancah global. Menurut Notohamijoyo dalam sebuah penelitian pada tahun 2015, kontrol terhadap rantai pasokan dan rantai nilai memainkan peranan penting dalam menetapkan harga produk, pasar, dan selera global. Korea Selatan juga menerapkan strategi *gastrodiplomacy* yang masif dan kreatif. Peluncuran Korea Kitchen to The World dan *Kimchi Diplomacy* pada tahun 2002 disertai dengan strategi terintegrasi yang melibatkan sektor hiburan seperti K-pop, K-drama, dan permainan. Korea Selatan berhasil menciptakan fenomena global keberadaan produk-produk Korea, termasuk kulinernya, yang sering disebut sebagai Hallyu atau Gelombang Korea. Dengan demikian, pertanyaan yang timbul adalah, pelajaran apa yang dapat dipetik oleh Indonesia dari keberhasilan negara-negara tersebut? Indonesia perlu melakukan analisis kritis mengenai kenyataan bahwa belum ada strategi atau peta jalan spesifik untuk *gastrodiplomacy*. Sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan budaya, Indonesia memiliki beragam kuliner yang perlu dieksplorasi lebih jauh. Kekuatan kuliner lokal tidak hanya potensi bagi perekonomian daerah, tetapi juga untuk bersaing di pasar global. Namun, perhatian khusus dari pemerintah pusat dan daerah terhadap penguatan keunikan kuliner lokal secara terpadu masih minim. Akibatnya, para pelaku bisnis kuliner lokal terpaksa berjuang sendiri dalam menghadapi gelombang ekspansi budaya yang luar biasa. Salah satu contohnya adalah Nasi Gandul dari Pati, Jawa Tengah, yang baru-baru ini ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Nasional oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2024. Masakan tradisional asal Pati ini berada dalam ancaman serius akibat perkembangan makanan cepat saji, sehingga tidak lagi menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Hal serupa juga terjadi di berbagai daerah lain di tanah air. Indonesia memiliki catatan sejarah yang menunjukkan bahwa kuliner memegang posisi strategis dan merupakan bagian dari strategi pembangunan. Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, yang sering disapa Bung Karno, mencetuskan program untuk menyusun buku resep dari seluruh nusantara yang berjudul "Mustika Rasa" dan diterbitkan pada awal tahun 1967. Bagi Bung Karno, masakan Indonesia bukan hanya soal perut tetapi juga identitas nasional. Ia selalu merindukan kuliner Indonesia di berbagai jamuan negara, seperti soto, sate, dan gado-gado, serta camilan seperti klepon, pukis, lemper, dan bika ambon. Warisan Bung Karno diteruskan oleh para penerusnya yang turut peduli dalam pelestarian kuliner lokal. Salah satu contohnya adalah Dr. Ir. Murdijati Gardjito, seorang profesor di Fakultas Teknologi Pertanian UGM, yang aktif melakukan penelitian dan menulis buku mengenai sejarah kuliner Indonesia, serta Ibu Dinawati yang mempopulerkan masakan khas Riau. Tantangan selanjutnya adalah standardisasi rasa. Masakan Indonesia, seperti soto, memiliki kekayaan rasa yang sangat beragam sehingga sulit untuk distandarisasi. Promosi terhadap hidangan ini bukanlah pekerjaan yang mudah, mengingat soto di setiap daerah menawarkan variasi yang unik, seperti soto Kudus, soto Lamongan, sroto Banyumas, coto Makassar, soto Banjar, dan soto Betawi. Promosi soto harus menggunakan pendekatan geografis yang kuat serta cerita yang menarik agar dapat menjadikannya sebagai daya tarik wisata kuliner di setiap daerah. Selain itu, pengenalan kuliner lokal membentuk selera konsumen yang memerlukan pendidikan intensif dan proses diferensiasi yang berkelanjutan. Di sinilah peran pemerintah sangat diperlukan untuk memperkuat proses pendidikan, diferensiasi, serta pemanfaatan media baru termasuk media sosial. Kisah sukses Pemerintah Singapura dalam mempromosikan makanan jalanan lokal memiliki banyak pelajaran yang berharga untuk diikuti. Serangkaian promosi yang dilakukan, termasuk pemutaran film *Crazy Rich Asians* pada tahun 2018 dan kehadiran chef internasional terkenal seperti Anthony Bourdain dan Gordon Ramsay, membantu dalam meningkatkan popularitas makanan jalanan Singapura. Hasil kerja keras dan kerjasama lintas pemangku kepentingan tersebut mengantarkan makanan jalanan Singapura menjadi bagian dari Daftar Perwakilan Warisan Budaya Takbenda Manusia UNESCO pada tahun 2020. Dengan demikian, Indonesia perlu lebih fokus pada penguatan eksistensi kuliner lokal melalui langkah-langkah affirmative yang terukur, melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk jaringan diaspora di luar negeri. Kita tidak cukup hanya berpuas diri dengan hasil survei lembaga yang menempatkan kuliner Indonesia sebagai favorit global, seperti Siomay dan Pempek (Taste Atlas: 2024) atau Rendang (CNN: 2021), sementara tetap tergerus oleh makanan cepat saji. *Andre Notohamijoyo adalah seorang pengamat pembangunan dan anggota Ikatan Ahli Ilmu Lingkungan Indonesia (IESA).* ANTARA