BORNEONEWS, Palangka Raya - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diminta tidak memaksakan penerapan sistem full day school (FDS). Jika kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy itu, serta merta diterapkan tanpa melihat kondisi daerah, kemungkinan Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah akan menolak. Sebelum menjalankannya, harus melihat situasi dan kondisi di Kota Cantik ini baik kesiapan infrastruktur atau sarana sekolah, manajemen kesiswaan, dan tentunya kesiapan tenaga kependidikan.
“Kami membaca di berbagai media, pemerintah pusat mewacanakan program full day school untuk siswa sekolah. Jam pelajarannya ditambah. Nah, kami di DPRD tentu ingin setiap program yang dibuat pemerintah itu secara terencana dan terukur dan bisa diimplementasikan secara baik. Tidak sesederhana menambah jam gitu saja,” kata anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, Kamis (11/8/2016).
Menurut Subandi, jika dipaksakan hanya membuat program yang asal-asalan diterapkan. Seharusnya, kata politisi Partai Golkar itu, dalam melihat program baru harus dibuat kajian sehingga kebijakan nantinya terencana, terukur, dan memang bisa dilaksanakan. “Misalnya tenaga guru pengaturannya bagaimana, apakah ada dana tambahan atau disilang. Lalu makanan anak didik, ditanggung sekolah atau siswa. Lalu penambahan jam beajar itu ada subtansinya apa? Apakah memperdalam pelajaran atau ada pelajaran tambahan.”
Subandi melihat, kalau hal teknis itu bisa dimanage dengan bagus, program apapun bisa dilaksanakan. Tetapi kalau program ini cuma diluncurkan tapi kurang perencanaan ia memastikan tidak akan berjalan bagus. Yang ingin ia tekankan, kalau hal itu menjadi keputusan pusat, tentu harus dibarengi dengan fasilitas dan penambahan dan sepanjang itu sudah jadi kebijakan pemerintah pusat maka daerah harus laksanakan. Kecuali, itu hanya lemparan opini dari sang Menteri maka akan menjadi lain cerita sebab menurutnya tidak elok menteri berwacana tapi sudah dibuat seolah kebijakan yang sudah dikaji mendalam padahal belum.
Ia hanya tidak ingin,ada kesan ganti menteri ganti kebijakan, tetapi malah tidak subtansial. Contoh menariknya adalah Kurikulum 2013 yang lalu, dimana menteri terdahulu bilang perlu, tetapi kemudian berganti menteri baru hanya akomodir sebagian saja
“Kita sangat dukung Pusat dalam rangka perbaikan pendidikan, tapi syaratnya terencana terukur dan bisa dilaksanakan. Kalau sementara ini saya melihat belum bisa dilaksanakan. Kalau sekarang langsung ujug-ujug dilaksanakan ya Kota Palangka Raya menolak. Kalau jauh hariB disiapkan, ya mungkin akan bisa,” katanya. (M. MUCHLAS ROZIKIN/N).
