BATAM –
**Borneonews - Batam**, Program pinjaman modal tanpa bunga yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kepulauan Riau (Kepri) menjadi salah satu langkah strategis untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan ekstrem. Dengan mendorong wirausaha, inisiatif ini diharapkan dapat memberikan peluang dan penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Kepri, Riki Rionaldi, menjelaskan bahwa hingga April 2024, sebanyak 1.398 pelaku UMKM telah memanfaatkan program ini. Riki mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengalokasikan dana sebesar Rp1 miliar dalam anggaran murni untuk tahun 2024. Dana tersebut terbukti cepat habis hanya dalam waktu singkat, antara bulan Februari hingga April, menunjukkan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi terhadap program ini. Dalam upaya memenuhi permintaan yang melimpah, Pemerintah Provinsi Kepri juga melakukan penambahan anggaran senilai Rp400 juta untuk program pinjaman modal tanpa bunga tersebut. Penambahan ini dilakukan mengingat besarnya minat masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut. "Namun, pelaksanaan baru bisa dimulai pada minggu kedua bulan Oktober, di mana pelaku usaha dapat mendatangi Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) untuk menjalani sejumlah prosedur, termasuk *BI checking*," tambahnya. Lebih lanjut, Riki juga mengungkapkan bahwa Diskop UKM Kepri merencanakan kelanjutan program pinjaman ini hingga tahun 2025. Pada tahun tersebut, pagu pinjaman yang akan diberikan ditingkatkan menjadi Rp40 juta. Penting untuk diingat bahwa program ini tidak hanya berlaku di tingkat provinsi, tetapi juga diimplementasikan di berbagai kabupaten/kota di Kepri, termasuk Kota Batam dengan pagu pinjaman mencapai Rp20 juta. Selain itu, Riki juga menekankan bahwa isu mengenai *margin* nol persen dalam program ini telah diangkat oleh daerah, yang menunjukkan komitmen untuk mendukung pelaku UMKM. Kota Batam, misalnya, berencana menangani pinjaman yang berjumlah Rp20 juta, sedangkan untuk tingkat provinsi, jumlahnya mencapai Rp40 juta. Dengan demikian, terlihat jelas adanya tahapan yang membantu UMKM dalam proses peningkatan kelas, dari segmen super mikro, mikro, hingga kecil dan menengah. Hal ini menjadi bukti nyata dari perhatian pemerintah terhadap pengembangan sektor ekonomi masyarakat. ANTARA