JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung pemulihan ekonomi Suriah, meskipun negara tersebut tengah berhadapan dengan konflik bersenjata serta sanksi-sanksi internasional. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Retno Marsudi saat melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Suriah, Bassam Al-Sabbagh, dalam acara sidang umum ke-79 Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berlangsung di New York pada hari Jumat waktu setempat. Dalam pertemuan itu, Retno menyampaikan bahwa Indonesia melihat adanya potensi besar untuk memperkuat kerja sama bilateral dengan Suriah di berbagai sektor, termasuk di bidang ekonomi. "Kami mengidentifikasi potensi yang signifikan dalam sektor pekerjaan umum dan konstruksi, di mana perusahaan-perusahaan milik negara Indonesia dapat memberikan kontribusi," ujarnya, sebagaimana dinyatakan dalam rilis kantor Menteri Luar Negeri pada hari Sabtu. Kedua menteri juga membahas upaya bersama untuk meningkatkan interaksi antara masyarakat kedua negara melalui program beasiswa dan pelatihan seni bela diri, di samping memajukan konsep *Islam moderat*. Retno juga mengapresiasi kerja sama dengan pemerintah Suriah terkait repatriasi Warga Negara Indonesia yang terlibat dalam kelompok teroris dari negara tersebut. Dia menekankan pentingnya bagi otoritas setempat untuk menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Suriah. Sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat kerjasama diplomatik antara kedua negara, Retno dan Al-Sabbagh menandatangani perjanjian penghapusan visa untuk paspor dinas dan resmi. Tidak hanya membahas kerja sama bilateral, kedua menteri juga menyoroti isu Palestina yang semakin memperburuk konflik di kawasan Timur Tengah. Retno dan Al-Sabbagh sepakat untuk mendesak Israel agar menghentikan agresi di Palestina dan mendorong komunitas internasional untuk bersikap adil dalam menegakkan hukum internasional. Sekitar 28 September 2024, perwakilan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berkumpul di Markas Besar PBB di New York untuk mengikuti Puncak Tingkat Tinggi pada Sesi ke-79 UNGA yang berlangsung dari tanggal 22 hingga 28 September. ANTARA