BANJARMASIN –
**Borneonews - Banjarmasin**, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan (DPKP Kalsel) telah menjalin kerja sama dengan Bank Kalsel untuk mengembangkan budi daya padi *apung*. Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman, dan Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin. Kerja sama ini difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setempat, menandakan kolaborasi yang kuat antara sektor pertanian dan perbankan. Fachrudin menjelaskan bahwa budi daya padi *apung* ini akan melibatkan Kelompok Tani Bina Baru yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Wilayah ini dipilih karena memiliki potensi lahan yang cukup luas, sehingga cocok untuk mengimplementasikan inovasi pertanian tersebut. Dalam metode ini, bibit padi ditanam di atas air dengan menggunakan media rakit berbahan *styrofoam* sebagai wadah tanam. Bank Kalsel berkomitmen untuk memberikan pendanaan awal melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) guna memulai budi daya padi *apung*. Sebanyak 1.000 unit *styrofoam* akan disediakan sebagai bagian dari inisiatif ini. Fachrudin menekankan harapan bahwa setelah program ini berjalan dan berhasil sebagai model ekonomi yang stabil, masyarakat akan mampu memanfaatkan akses keuangan lebih lanjut, termasuk pengajuan pinjaman modal bank untuk mengembangkan usaha mereka. Syamsir Rahman, selaku Kepala DPKP Kalsel, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Bank Kalsel kepada kelompok tani dalam pengembangan budi daya padi *apung*. Menurutnya, dukungan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan ekonomi kelompok tani yang terlibat. Lebih lanjut, Syamsir menambahkan bahwa dalam nota kesepahaman tersebut telah dicantumkan pihak yang bertanggung jawab terhadap pembelian hasil panen dari para petani. Ia memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan menyediakan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan kepada petani agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dalam budi daya padi *apung*. Syamsir juga berharap dengan adanya program ini, para petani akan terhindar dari masalah gagal panen akibat lahan yang terendam. Dan tidak hanya itu, para petani yang terlibat dalam program ini juga akan memperoleh perlindungan keselamatan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan, sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan. ANTARA