JAYAPURA –
**Borneonews - Sentani**, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berharap agar masyarakat adat diberikan pelatihan mengenai manajemen untuk mengelola program *food estate* atau pengembangan pangan yang terintegrasi. Harapan ini muncul seiring dengan pelaksanaan program nasional yang bertujuan untuk membuka lahan seluas satu juta hektare di wilayah Kabupaten Merauke, yang terletak di Provinsi Papua Selatan. Sulaeman L Hamzah, seorang anggota Komisi IV DPR RI, mengungkapkan bahwa perjalanan program *food estate* yang dicanangkan oleh pemerintah di tanah air nampaknya tidak pernah menunjukkan hasil yang memuaskan. Ia menyatakan bahwa kasus *food estate* di Kabupaten Keerom dapat dijadikan contoh, di mana hasil yang dicapai tidak sesuai dengan harapan dan dapat dikategorikan sebagai kegagalan. Lebih lanjut, Sulaeman menjelaskan bahwa hal ini mencerminkan banyak proyek strategis Nasional yang ternyata tidak memberikan dampak yang diinginkan di berbagai daerah di Indonesia. Ia menegaskan, "Bayangkan berapa besar anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk menciptakan keberhasilan dalam program *food estate*, akan tetapi hasil yang didapat justru tidak memenuhi ekspektasi." Sulaeman menyoroti bahwa salah satu faktor utama dari kegagalan dalam program ini adalah kurangnya pengelolaan dan manajemen yang efektif. Dia menyatakan bahwa negara belum maksimal memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada di daerah tersebut. Semua aspek terkait pengelolaan harus diperhatikan dengan saksama agar tidak ada lagi kegagalan saat lahan satu juta hektare dibuka di Merauke. Dia juga menambahkan, pembukaan satu juta hektare lahan di Merauke sebenarnya merupakan langkah baik untuk mengatasi krisis pangan yang mulai mengancam ketahanan pangan di Indonesia. "Kita menyadari ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan masih cukup tinggi. Oleh karena itu, proyek *food estate* ini sangat bermanfaat, asalkan perhatian diberikan pada tata kelola SDM masyarakat adat di kawasan tersebut," katanya. Harapan Sulaeman adalah agar setiap kegagalan yang terjadi dijadikan pelajaran bagi negara untuk melakukan perbaikan yang diperlukan, demi mencapai suatu perubahan yang positif. Ia menekankan pentingnya pertemuan antara pemerintah dan DPR RI dalam rangka mengevaluasi setiap hambatan yang ada, agar pelaksanaan program satu juta hektare di Merauke tidak mengulangi kesalahan yang sama. Optimisme untuk keberhasilan program ini, menurut Sulaeman, sangat tergantung pada niat pemerintah dalam melakukan evaluasi agar kegagalan serupa tidak terulang di masa yang akan datang. "Kita perlu memperbaiki dan merombak tata kelola agar lebih baik, terutama mengingat permasalahan tanah di Papua yang menjadi isu yang kompleks dan harus dibahas dengan serius," pungkasnya. ANTARA