MAKASSAR –
**Borneonews - Makassar**, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Provinsi Sulawesi Selatan menekankan pentingnya menjadikan isu lingkungan sebagai prioritas utama dalam setiap proyek pembangunan yang dilakukan. Dalam sesi Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Makassar, dengan tema *Mainstreaming Isu Banjir dan Tanah Longsor*, Koordinator Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sulsel, Ni'matullah Erbe, mengungkapkan bahwa perhatian terhadap isu lingkungan harus ditingkatkan. Ia menjelaskan bahwa selama ini langkah masyarakat cenderung terfokus pada pengelolaan dampak yang muncul setelah terjadinya bencana, seperti banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih serius dari semua pihak untuk menangani dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pembangunan. Ulla, sapaan akrab Ni'matullah Erbe, menekankan pentingnya adanya strategi mitigasi dan pengelolaan lingkungan yang menyeluruh. Hal ini tidak hanya perlu diupayakan sekali saja, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan agar hasil yang dicapai dapat lebih optimal. Sejalan dengan hal tersebut, dirinya juga mengusulkan penerapan sistem *mandatory spending* di bidang lingkungan hidup. Penerapan pengeluaran negara yang diatur oleh undang-undang ini bertujuan agar program pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dapat berjalan lebih terencana dan berkelanjutan. "Pemerintah harus menganggarkan biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup dalam APBN dan APBD. Semakin cepat anggaran tersebut direalisasikan, maka hasilnya akan semakin baik," tegasnya. Lebih jauh, Ulla menjelaskan bahwa konsep *mandatory spending* merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk membayar kembali kerusakan yang terjadi akibat aktivitas pembangunan dan investasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. "Pemerintah harus menanggung semua dampak dan kerusakan yang ditimbulkan. Penganggaran yang memadai dan konsisten sangat perlu agar hasilnya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat," pungkasnya. Ketua Panitia Pelaksana, Asri Tadda, mengungkapkan apresiasi terhadap partisipasi peserta yang menunjukkan kepedulian serta komitmen bersama dalam upaya pencegahan masalah lingkungan. "Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir. Dalam waktu dekat, KAHMI Sulsel akan melanjutkan upaya ini untuk mempertahankan komitmen yang telah dibangun melalui pertemuan lanjutan," tuturnya. FGD ini difasilitasi oleh Dewan Penasehat MW KAHMI Sulsel, Bachrianto Bachtiar, dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai lembaga serta pemerintah, seperti HITI Sulselbar, P3E Sulawesi Maluku, dan Mapala UIM. Selain itu, juga hadir perwakilan dari Forum DAS Sulsel, BPPI Wilayah Sulawesi, ICRAF, SCF, Commit Foundation, Walhi Sulsel, serta Pusat Studi Kebencanaan Unhas, bersama dengan organisasi masyarakat lainnya. ANTARA