PEKANBARU –
**Borneonews - Bengkalis**, Kepolisian Resor Bengkalis di Provinsi Riau mengambil peran aktif dalam pengawalan serta pengawasan produksi logistik untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Tindakan ini dilakukan di sebuah perusahaan percetakan yang terletak di Jakarta Utara. Kehadiran sejumlah pejabat Polres Bengkalis sangat penting dalam kegiatan pengawasan ini, di antara mereka adalah Kepala Satuan Reserse Kriminal, AKP Gian Wiatama Jonimandala. Dalam keterangan persnya, ia menyatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan proses produksi logistik berjalan lancar dan informasi yang tertera akurat, sehingga siap untuk digunakan dalam pemilihan umum yang mendatang. "Fokus utama dari pemeriksaan adalah sampul Formulir C-Hasil KWK, yang akan digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ukuran formulir yang sedang diproduksi adalah 15x16 cm," ungkap AKP Gian Wiatama. Dari hasil pemantauan, diketahui bahwa hingga tanggal 26 September 2024, sebanyak 2.308 lembar telah selesai diproduksi. Logistik tersebut diperuntukkan bagi 1.154 TPS yang akan digunakan dalam dua jenis pemilihan yaitu Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Bupati (Pilbup). Mengenai pengiriman logistik, AKP Gian menginformasikan bahwa pengiriman direncanakan dilakukan ke Provinsi Riau pada hari Senin, 30 September. Pengiriman ini akan menggunakan jasa PT. Mega Indah Maju Perkasa melalui Ekspedisi Muara Sriwijaya (MSE) dengan armada truk. "Estimasi pengiriman logistik melalui jalur darat ini membutuhkan satu hingga dua truk, dan diperkirakan waktu pengiriman ke Provinsi Riau akan berlangsung sekitar dua hari," katanya. Setelah tiba di Provinsi Riau, logistik pemilihan ini akan didistribusikan ke 12 kabupaten yang ada di wilayah tersebut. Proses distribusi diperkirakan memerlukan waktu tambahan selama 4 hingga 5 hari. "Melalui monitoring ini, kami berharap seluruh tahapan produksi dan distribusi logistik pemilihan dapat berlangsung dengan baik, tepat waktu, dan sesuai aturan yang ada," jelasnya. AKP Gian juga berharap agar semua pihak terlibat dapat bersinergi demi kelancaran pelaksanaan pemilihan umum, guna menciptakan proses demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. ANTARA