JAKARTA –
**Borneonews - Jenewa**, Masalah aksesibilitas layanan kesehatan di Sudan semakin memburuk, terutama disebabkan oleh kondisi keamanan yang sangat tidak memadai. Situasi ini diperburuk oleh banyaknya insiden kekerasan, serta kekurangan pasokan obat-obatan, perlengkapan medis, tenaga kesehatan, dan dana untuk menjalankan fasilitas layanan kesehatan. Menurut Margaret Harris, juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*, WHO), dalam konferensi pers yang diadakan oleh PBB, sekitar 70 hingga 80 persen rumah sakit di kawasan yang mengalami konflik saat ini tidak berfungsi. Ia menegaskan bahwa semakin banyak individu yang kehilangan nyawa karena ketidakmampuan untuk mendapatkan layanan kesehatan dan obat-obatan yang esensial. Informasi yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan Negara Bagian Khartoum menunjukan bahwa pada bulan Juli 2024, hanya ada 25 persen rumah sakit dan 16 persen pusat layanan kesehatan primer yang masih beroperasi di negara bagian tersebut. Sejak April 2023, Sudan terjebak dalam konflik bersenjata yang melibatkan militer dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (*Rapid Support Forces*, RSF), dengan laporan menunjukkan sedikitnya 12.260 orang meninggal dan lebih dari 33.000 orang terluka sebagai akibat dari ketegangan tersebut. Layanan vital, seperti perawatan kesehatan untuk ibu dan anak, penanganan malnutrisi akut yang parah, serta perawatan untuk pasien dengan kondisi kesehatan kronis, telah terputus di banyak lokasi saat kebutuhan tersebut sangat mendesak. Harris mengungkapkan bahwa di seluruh Sudan, banyak wanita mengalami kematian akibat komplikasi dalam kehamilan atau saat melahirkan. Selain itu, terhentinya program imunisasi anak, pemantauan penyakit, dan pengendalian vektor, ditambah dengan kesulitan akses dan bencana alam lainnya, menciptakan keadaan yang memfasilitasi penyebaran wabah penyakit. Ketidakamanan pangan, pengungsian, dan tingginya angka penyakit membuat masyarakat Sudan semakin rentan terhadap morbiditas dan mortalitas, terkhusus di kalangan ibu hamil dan bayi yang baru lahir. Harris menambahkan bahwa banyak daerah di Sudan masih sulit dijangkau oleh tenaga bantuan kemanusiaan. Berbagai masalah terkait keamanan, hambatan birokrasi, dan tantangan logistik telah menghambat WHO dan mitranya untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan langsung ke fasilitas kesehatan di wilayah seperti Darfur, Khartoum, Al Jazirah, dan Kordofan. Kondisi semakin mendesak di Sennar akibat lonjakan kekerasan baru-baru ini, yang juga mempengaruhi operasi bantuan di negara bagian tersebut. Selain itu, blokade jalan semakin menyulitkan akses ke Negara Bagian Nil Biru dan Nil Putih, di mana pasokan medis yang sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa menjadi sulit untuk diperoleh. Dengan datangnya musim hujan, risiko bagi penduduk, khususnya mereka yang terlantar dan tinggal di lokasi penampungan darurat atau tenda, semakin meningkat. Mereka menghadapi ancaman tambahan dari penyakit menular serta dampak langsung dari hujan lebat dan banjir. Krisis kemanusiaan di Sudan kian memburuk, dengan hampir 6,8 juta orang telah meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mencari perlindungan di bagian lain negara atau mengungsi ke negara tetangga. Meskipun beberapa perjanjian gencatan senjata yang difasilitasi oleh Arab Saudi dan Amerika Serikat telah diupayakan, kekerasan di Sudan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. ANTARA