BANJARMASIN –
**Borneonews - Banjarmasin** Sebanyak 30 kerukunan keluarga dari berbagai suku di seluruh Indonesia yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah melakukan ikrar deklarasi damai menjelang pemilihan kepala daerah. Ikrar ini diungkapkan untuk menyatukan keberagaman dan mencegah munculnya praktik politik identitas menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan pada 27 November. Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalsel, Thessa Aji Budiono, menyatakan bahwa kegiatan ini melibatkan Ikatan Kekeluargaan Antar Suku Bangsa Kalsel dan Forum Pembauran Kebangsaan Kalsel. Dalam acara tersebut, ratusan hingga ribuan orang dari berbagai etnis turut berpartisipasi dan mengucapkan ikrar bersama untuk berkomitmen menjaga pelaksanaan Pilkada yang aman, tertib, jujur, dan adil. Acara itu dilangsungkan dalam rangka *Parade Seni Budaya Lintas Etnis* Pilkada 2024 yang digelar di Banjarmasin pada hari Minggu. Thessa menekankan bahwa deklarasi ini merupakan langkah proaktif untuk menjaga kerukunan antar suku bangsa di tengah pelaksanaan masa kampanye yang berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024. Ia mengingatkan bahwa saling menghina antar simpatisan, baik berdasarkan suku, etnis, agama, ras, maupun golongan, tidak dapat dibenarkan. Tindakan tersebut, menurutnya, bertujuan untuk merusak peserta Pilkada dan harus dihindari. Dia juga berpesan kepada seluruh peserta Pilkada regional Kalsel agar berpolitik dengan bijak dan bersatu demi terciptanya suasana pelaksanaan pilihan yang damai. Semua pihak diharapkan merangkul masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi Pilkada dan berkolaborasi dengan Bawaslu guna menegakkan keadilan dalam pesta demokrasi yang bersifat serentak ini. Melalui deklarasi damai antar suku bangsa, Thessa berharap Pilkada di Kalsel dapat berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Keberhasilan ini dianggap penting untuk mencapai harapan masyarakat agar pemimpin yang terpilih dapat memenuhi aspirasi mereka. "Mari kita semua cermati dan awasi penyelenggaraan Pilkada ini. Pengawasan tidak hanya tanggung jawab Bawaslu, melainkan juga harus melibatkan seluruh elemen masyarakat," ungkapnya. Ketua Ikatan Kekeluargaan Antar Suku Bangsa Provinsi Kalsel, Aliansyah Mahadi, menambahkan bahwa parade seni budaya tersebut merupakan inisiatif positif yang bertujuan membangun kebersamaan dan persatuan. Menurutnya, persatuan merupakan hal utama yang harus dijunjung tinggi. "Keberagaman adalah kekayaan yang patut dilestarikan dari waktu ke waktu. Kesepakatan melalui MoU antara Bawaslu Kalsel dan forum suku bangsa adalah tanggung jawab kolektif dari semua pihak, terutama para ketua suku, untuk mewujudkan Pilkada yang damai, jujur, bersih, dan adil," tegas Aliansyah. ANTARA