JAKARTA –
**Borneonews - Lombok,** PT Pupuk Indonesia (Persero) mendorong para petani untuk memaksimalkan penyerapan pupuk bersubsidi demi memenuhi kebutuhan sektor pertanian di Tanah Air. Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah melakukan penyederhanaan terhadap kebijakan pupuk bersubsidi, sekaligus meningkatkan alokasi subsidi untuk tahun anggaran 2024. Penyederhanaan ini bertujuan untuk memudahkan petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi, yang menjadi langkah strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Rahmad menyatakan, "Banyak langkah telah diambil terkait penyederhanaan kebijakan dari pemerintah. Volume pupuk yang dialokasikan telah ditambah, proses penebusannya dipermudah, dan inisiatif *digitalisasi* juga telah diterapkan." Pada tahun ini, pemerintah telah meningkatkan volume pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton di awal tahun menjadi 9,55 juta ton. Dengan kebijakan ini, diharapkan produktivitas pertanian akan mengalami peningkatan signifikan. "Keputusan pemerintah mengenai alokasi pupuk bersubsidi disesuaikan dengan luas lahan pertanian yang ada. Jika luas lahan memerlukan jumlah tersebut, maka alokasi tersebut akan dipertahankan," tambah Rahmad. Selain itu, pemerintah juga mengembalikan alokasi pupuk organik sebanyak 500.000 ton dalam skema subsidi. langkah ini diambil demi menciptakan pertanian yang berkelanjutan di Indonesia. Rahmad menegaskan pentingnya pupuk organik dalam meningkatkan produktivitas. Ia memperingatkan bahwa jika pengabaian terhadap pupuk organik berlanjut, produktivitas dapat menurun drastis setelah beberapa tahun. Walau demikian, ia menekankan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi. Sebagai langkah proaktif, sejak bulan Februari, Pupuk Indonesia telah memulai *digitalisasi* kios-kios. Hingga saat ini, lebih dari 27 ribu kios telah berhasil didigitalisasi dalam waktu satu bulan, yang memungkinkan petani untuk menebus pupuk cukup dengan membawa KTP. Pemerintah juga telah melakukan pembaruan data e-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) setiap empat bulan, yang memberikan kesempatan bagi petani yang belum memperoleh alokasi untuk mengajukan permohonan pada tahap evaluasi yang berlangsung pada tahun yang sama. Hingga 25 September 2024, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional tercatat sebesar 51,8 persen, atau 4,94 juta ton dari total alokasi yang mencapai 9,55 juta ton untuk tahun ini. Dalam acara Rembuk Tani yang berlangsung di Sembalun, Lombok Timur, pada 28 September, Rahmad mengimbau seluruh petani, termasuk yang berada di NTB, untuk segera menebus pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang sudah ditetapkan agar kebutuhan selama masa tanam dapat terpenuhi. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi di Gudang Lini III (kabupaten/kota) berada di atas tingkat minimum yang ditentukan pemerintah. Stok yang tersedia per 25 September 2024 di NTB meliputi pupuk jenis Urea sebanyak 31.383 ton, yang merupakan 620 persen dari stok minimum, NPK sebanyak 19.493 ton (520 persen), Kakao sebesar 66,35 ton (102 persen), serta pupuk organik 1.220 ton (203 persen). Untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan efektif, Pupuk Indonesia juga telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung. Staf perusahaan telah mengoptimalkan 34 distributor, 32 gudang, 1.603 kios, dan 20 petugas lapang yang bertugas mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi. "Diharapkan dengan mengoptimalkan penyerapan pupuk bersubsidi, kita dapat mendukung peningkatan produktivitas pertanian yang sangat penting dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional," pungkas Rahmad. ANTARA