JAKARTA –
**Borneonews - Moskow**, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, pada Sabtu (28/9), meminta agar "pembunuhan warga Palestina yang dilakukan dengan senjata dari Amerika Serikat segera dihentikan." Dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Lavrov mengemukakan bahwa tindakan Israel yang menerapkan "hukuman kolektif massal terhadap warga Palestina" merupakan aksi yang tidak dapat dibenarkan. Lavrov menekankan bahwa setiap individu dengan rasa kemanusiaan akan merasakan kemarahan ketika tragedi yang terjadi pada bulan Oktober dimanfaatkan sebagai alasan untuk melancarkan hukuman kolektif yang mengarah pada bencana kemanusiaan bagi warga Palestina. Ia menegaskan bahwa pembunuhan terhadap warga sipil Palestina menggunakan senjata asal Amerika harus segera ditangguhkan. Sejak terjadinya serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Israel telah mencatat lebih dari 41 ribu korban jiwa, dengan sebagian besar di antara mereka adalah perempuan dan anak-anak yang tak bersalah di Gaza. Dalam konteks ini, Lavrov menyerukan agar bantuan kemanusiaan segera dikirimkan dan bahwa pemulihan sarana serta infrastruktur di kawasan Palestina harus menjadi prioritas. Ia menambahkan bahwa langkah paling fundamental adalah pembentukan negara Palestina yang berdaulat, berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Dalam pembicaraannya mengenai situasi di Lebanon, Lavrov mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap serangan udara besar-besaran yang dilancarkan oleh Israel, yang kini telah mengakibatkan tewasnya pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah. Ia juga menjelaskan bahwa peledakan *pager* dan perangkat komunikasi baru-baru ini merupakan tindakan yang "tidak manusiawi." Lavrov menyerukan pelaksanaan penyelidikan terkait insiden tersebut. Lebih lanjut, ia menunjukkan bahwa banyak laporan di media, baik dari Eropa maupun Amerika Serikat, menunjukkan kemungkinan keterlibatan Washington dalam persiapan serangan teroris tersebut. Menlu Rusia ini mengkritik praktik pembunuhan politik yang kini terlihat semakin umum, mengaitkannya dengan kasus Nasrallah yang baru-baru ini terjadi di Beirut. Ketika membahas situasi di Ukraina, Lavrov menegaskan bahwa Rusia tetap terbuka untuk menyelesaikan konflik melalui jalur diplomatik. Namun, jalan tersebut harus diarahkan pada kesepakatan dan pengambilan posisi yang saling menghormati semua pihak. Ia pula menyatakan pujian kepada inisiatif "Friends of Peace" yang didukung oleh Brasil dan China. Lavrov melanjutkan kritiknya terhadap Sekretariat PBB dengan menilai bahwa lembaga tersebut telah bersikap bias, menciptakan narasi yang mendukung kepentingan Barat, yang pada akhirnya menggerogoti kepercayaan terhadap PBB. Ia menegaskan bahwa meskipun belum terlambat untuk mengembalikan fungsi PBB ke jalur yang benar, hal ini seharusnya dilakukan bukan dengan pertemuan puncak atau deklarasi yang tidak realistis, tetapi melalui upaya untuk memulihkan kepercayaan dengan menjunjung tinggi prinsip hukum dan kesetaraan kedaulatan semua negara. ANTARA