JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Keamanan pangan (*food security*) semakin menjadi perhatian utama di Indonesia, terutama setelah terjadinya gagal panen di 58 negara akibat pemanasan global yang melanda. Indonesia sendiri tidak luput dari dampak tersebut, di mana fenomena El Nino yang berkepanjangan selama 2023-2024 memerlukan tindakan darurat, termasuk impor beras untuk menjaga kestabilan pasokan pangan di dalam negeri. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengingatkan bahwa fenomena ini muncul pada Juni 2023 dan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada Desember 2023. Impor beras tersebut bukanlah solusi jangka panjang. Mengingat situasi pemanasan global yang dihadapi di berbagai belahan dunia, banyak negara juga mengalami gagal panen dan terpaksa melakukan impor. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menerapkan kebijakan yang mendukung swasembada pangan demi ketahanan pangan di masa depan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa akibat dari gagal panen ini, Indonesia terpaksa harus melakukan impor beras untuk memenuhi kekurangan yang diperkirakan mencapai 4 juta ton. Untuk itu, diperlukan tambahan 7 juta ton beras melalui impor agar kebutuhan pangan nasional tetap terjaga. Meski demikian, kebijakan impor semacam itu berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis lainnya untuk memastikan keamanan pangan di dalam negeri. Dari perspektif potensi pertanian, Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan untuk mencapai swasembada pangan bahkan dapat bersaing dengan negara-negara produsen utama. Salah satu kunci untuk menghadapi tantangan ini adalah pengelolaan irigasi yang baik. Mengandalkan irigasi saat musim kemarau panjang adalah tantangan tersendiri, sehingga alternatif terpaksa diambil dengan mencari sumber air dari sungai menggunakan pompa. Sayangnya, langkah ini melanggar peraturan yang ada. Menyikapi kondisi darurat ini, Kementerian Pertanian telah melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan dan Kepolisian untuk menciptakan solusi yang dapat menyelamatkan ketahanan pangan nasional. Krisis pangan yang tidak teratasi, menurut Amran, dapat berkembang menjadi krisis politik yang lebih serius, bahkan mengancam stabilitas negara. Oleh karenanya, penting untuk menjamin ketersediaan air dan pupuk untuk mendukung pertanian. Pemerintah telah menyiapkan cetak biru untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam waktu tiga tahun ke depan. Diharapkan melalui pembangunan waduk dan bendungan, bisa tercipta 3 juta hektare lahan pertanian baru yang mampu memproduksi 15 hingga 30 juta ton padi setiap tahunnya. Hal ini tidak hanya sekadar memastikan swasembada, tetapi juga menciptakan surplus yang memungkinkan Indonesia untuk mengekspor beras ke negara lain. Namun demikian, untuk mencapai tujuan tersebut, transformasi sistem pertanian dari cara tradisional ke praktik modern sangat diperlukan. Dengan teknologi panen yang canggih, waktu yang dibutuhkan untuk memanen dapat dipersingkat dari 20 hari dengan cara tradisional menjadi hanya 2 jam jika menggunakan mesin. Selain itu, penting juga untuk melibatkan generasi muda dalam pertanian. Saat ini, banyak lulusan perguruan tinggi yang tertarik terjun ke sektor pertanian jika mereka melihat imbal hasil yang menguntungkan. Oleh karena itu, pengembangan klaster pertanian modern sangat dianjurkan, di mana seluruh peralatan pertanian dapat disediakan. Dengan demikian, keuntungan dari bertani modern dapat mencapai Rp10 hingga Rp30 juta per bulan. Selanjutnya, langkah hilirisasi dalam sektor pertanian juga sangat penting. Dengan menghasilkan produk olahan daripada menjual bahan mentah, nilai ekonomi yang didapat akan jauh lebih tinggi. Misalnya, Indonesia dapat mengekspor produk cokelat yang dibuat dari bahan baku kakao yang berkualitas, dibandingkan hanya mengekspor kakao mentah. Dalam konteks hilirisasi ini, komoditas sawit mentah juga dapat diolah menjadi bahan bakar alternatif untuk menggantikan solar, serta untuk minyak goreng atau *crude palm oil* (CPO). Agar hilirisasi berhasil, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai sektor, termasuk petani, pengusaha, dan pemerintah, serta perlu adanya iklim usaha yang kondusif untuk memberikan kepastian. Pentingnya kepastian hukum dalam pengembangan pertanian modern tidak dapat diabaikan. Untuk memenuhi kebutuhan peralatan yang saat ini banyak diperoleh melalui impor, harus ada kebijakan yang mendukung. Pengusaha Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa keberhasilan pertanian modern sangat tergantung pada kepastian hukum dari pemerintah. Saat ini, banyak pengusaha yang ragu untuk berkolaborasi karena khawatir terjerat masalah hukum. Dalam konteks ini, pemerintah perlu memberikan jaminan agar iklim berusaha menjadi prioritas. Ingatan kembali kepada masa swasembada beras pada tahun 1984 menjadi penting, ketika Indonesia dapat mengekspor sejumlah beras ke Vietnam dan Filipina. Gagasan presiden terpilih Prabowo mengenai penyediaan makanan bergizi gratis untuk anak-anak memiliki ganda manfaat. Selain membantu mengatasi masalah stunting, gagasan ini juga memberikan kepastian pasar bagi petani, sehingga mendukung upaya untuk mencapai swasembada pangan. Kesiapan pengusaha dalam mendukung program ketahanan pangan juga dinyatakan oleh Ketua PSMTI, Wilianto Tanta. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen dari suku Tionghoa yang merupakan 5–6 persen dari total populasi Indonesia adalah pengusaha yang siap membantu program pemerintah dalam sektor pertanian. Paguyuban yang dipimpin oleh Wilianto telah menyiapkan berbagai inisiatif untuk bekerja sama dengan pemerintah guna memperkuat sektor pertanian di masa depan, termasuk memberikan pelatihan bagi petani muda. Kegagalan panen akibat El Nino memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat dan pengambil kebijakan tentang pentingnya menjalankan program pertanian yang berkelanjutan. Pertanian harus ramah lingkungan agar tidak merusak alam dan menciptakan kerugian di masa yang akan datang. Kesuksesan dalam menciptakan ketahanan pangan bukanlah tugas yang bisa dilakukan sendirian oleh sektor pertanian. Semua pihak, termasuk pelaku usaha yang siap menampung hasil pertanian, harus terlibat aktif dalam upaya ini. ANTARA