JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, mencatat adanya peningkatan pendapatan masyarakat yang signifikan sebagai hasil dari pengembangan inisiatif perhutanan sosial. Ia menyebutkan bahwa pendapatan rata-rata masyarakat telah meningkat mencapai Rp2,3 juta per bulan. Saat ini, program perhutanan sosial yang dikelola telah mencakup area seluas 8,018 juta hektare. Hal ini memberikan akses kepada sekitar 1,4 juta rumah tangga terhadap sumber daya hutan. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya membaik skala akses menjadi 400.000 hektare, pengembangan ini menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Menteri Siti mengungkapkan informasi tersebut dalam acara sepeda bareng yang melibatkan para duta besar dalam *Ambassador’s Bamboo Bike Club*. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kerjasama internasional dalam bidang perhutanan sosial, lingkungan, dan kehutanan di Indonesia. “Kami sedang bersiap menghadapi transisi dalam kepemimpinan, dan kami telah memaparkan agenda terkait kehutanan serta lingkungan kepada Presiden Jokowi dan juga Presiden yang akan datang, Prabowo. Dalam pameran perhutanan sosial hari ini, terlihat bahwa program-program yang kami jalankan hampir seluruhnya menyasar langsung masyarakat. Kami berharap kerjasama ini dapat berlanjut dengan baik,” tuturnya. Di pihak lain, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup (PSKL) dari Kementerian LHK, Mahfudz, menyampaikan bahwa saat ini terdapat sebanyak 13.784 kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Terdiri dari 7.871 KUPS biru, 4.718 KUPS perak, 1.136 KUPS emas, dan 59 KUPS platinum. Mahfudz menjelaskan, setiap kelompok perhutanan sosial mengembangkan usaha mereka berdasarkan potensi lokal dan membentuk KUPS demi meningkatkan nilai ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Semua ini sejalan dengan upaya pelestarian hutan dan lingkungan yang berkelanjutan. Dampak dari perhutanan sosial dirasakan tidak hanya dari segi ekonomi, namun juga sosial dan ekologi. Ia juga menambahkan bahwa peningkatan ekonomi di kalangan masyarakat yang tergabung dalam kelompok perhutanan sosial berkontribusi positif terhadap pembangunan desa di tingkat regional, yang dapat dilihat dari peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM). Tercatat, antara tahun 2016 hingga 2021, terjadi peningkatan kualitas di area hutan sosial berkat tata kelola yang baik dan pemanfaatan program agro-kehutanan yang efektif, berkontribusi pada lima aspek pembangunan yang berkelanjutan. “Lima pembangunan berkelanjutan yang berhasil dicapai meliputi eliminasi kemiskinan, nol kelaparan, kesetaraan gender, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta penanganan perubahan iklim,” ungkapnya. Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Rut Kruger Giverin, memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia atas usaha bersungguh-sungguh untuk mengurangi dampak deforestasi dan pencemaran lingkungan lewat program-program seperti perhutanan sosial. “Pertama-tama kami sangat berterima kasih atas acara yang menarik ini. Kegiatan bersepeda bersama duta besar adalah suatu pengalaman yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Menteri LHK melampaui urusan administratif, dan ada pencapaian yang nyata dalam upaya mengurangi deforestasi di Indonesia,” jelas Rut. Ia juga menekankan pentingnya pengembangan program perhutanan sosial di Indonesia, yang telah menarik perhatian positif di tingkat global. Rut menegaskan bahwa tindakan Indonesia dalam mengurangi deforestasi, mencegah kebakaran hutan, mengelola lahan gambut, dan mengembangkan program perhutanan sosial yang luas, telah mendapatkan pengakuan internasional. ANTARA