**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Perhubungan menegaskan pentingnya memberikan prioritas akses transportasi publik bagi individu berpenghasilan rendah. Juru bicara kementerian, Adita Irawati, menyampaikan hal ini dalam sebuah diskusi daring bertajuk *Research and Technology for Inclusive Urban Mobility* yang diselenggarakan pada hari Jumat. Irawati menekankan bahwa inklusivitas tidak hanya berarti aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Kelompok-kelompok yang terpinggirkan, rentan, dan berpenghasilan rendah juga harus mendapatkan prioritas saat menggunakan transportasi publik. Ia menjelaskan bahwa pemerintah berupaya meningkatkan kualitas layanan untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan bagi seluruh pengguna transportasi umum. Dalam upaya memperbaiki sektor transportasi publik, pemerintah juga aktif menciptakan proyek *transit-oriented development* (TOD). Konsep TOD bertujuan untuk memberikan kemudahan lebih bagi para pengguna, terutama dalam melakukan transisi antar berbagai moda transportasi. Irawati mencontohkan penerapan model TOD di halte bus Dukuh Atas, Jakarta, yang memungkinkan penumpang untuk berpindah dengan mudah ke moda transportasi lain setelah tiba. "Konsep ini berfokus pada pengembangan perkotaan yang memaksimalkan aksesibilitas untuk semua orang. Sebagai contoh, terdapat pintu masuk yang jelas dan integrasi dengan area parkir untuk pengendara sepeda dan pejalan kaki," ungkapnya. Sebagai langkah lebih lanjut dalam pengembangan proyek TOD, pemerintah melakukan kerja sama dengan negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang yang telah berhasil menerapkan model tersebut. Kerja sama ini bertujuan untuk mendorong lebih banyak masyarakat beralih ke transportasi publik. Jakarta sendiri mencatat hampir 1 juta kendaraan beroperasi di jalan raya setiap harinya, dengan sekitar 77 persen di antaranya adalah sepeda motor. ANTARA