BANTEN –
**Borneonews - Lebak**, Calon Gubernur Banten yang berasal dari nomor urut 2, Andra Soni, menyatakan dengan tegas bahwa wilayah Cilangkahan akan dijadikan sebagai daerah otonomi baru (DOB). Hal ini disampaikan dalam acara kampanye yang berlangsung di Lapangan Panji Waringin, Desa Sukamanah, Malingping, Lebak. Dalam kesempatan tersebut, Andra juga memberikan informasi menggembirakan bagi masyarakat Malingping. Ia menyebutkan bahwa ada sebanyak 79 Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pembentukan kabupaten dan kota yang telah disetujui pada tahap pembahasan pertama oleh Komisi II DPR, dalam pertemuan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri pada Rabu, 25 September lalu. Di antara 79 RUU yang tercantum tersebut, terdapat empat kabupaten baru yang diusulkan untuk wilayah Provinsi Banten, termasuk Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, dan Tangerang. Keempat kabupaten tersebut mencakup Cilangkahan di Lebak sebagai salah satu daerah otonomi baru. Andra Soni memiliki peranan penting dalam upaya pemekaran kabupaten ini. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten dan aktif menginisiasi langkah-langkah teknis bersama DPR untuk mempercepat pengesahan RUU terkait kabupaten dan kota di Banten. Andra menegaskan pentingnya pembentukan DOB untuk Lebak dan Pandeglang. Menurutnya, hal ini merupakan komitmen untuk memastikan masyarakat di Banten Selatan dapat mandiri. Dengan harapan, pelayanan publik akan semakin mudah diakses oleh masyarakat. Ia bertekad untuk mengawal RUU tersebut hingga mendapatkan pengesahan sebagai Undang-Undang. Menurut Andra, komitmen dari DPR dalam mempercepat pelayanan publik akan mendukung terwujudnya rencana tersebut. Sejak awal, Andra Soni menunjukkan dukungan penuh untuk adanya DOB di wilayah Banten, terutama di Banten Selatan, termasuk Lebak dan Pandeglang. Ia berharap bahwa daerah seperti Cilangkahan dan Cibaliung dapat segera menjadi kabupaten yang mandiri. Pentingnya adanya DOB juga untuk memajukan Banten bagian Selatan, yang memiliki wilayah paling luas di seluruh Provinsi Banten. Andra mencatat bahwa Kabupaten Lebak memiliki luas sekitar sepertiga dari total luas Provinsi Banten, sementara Pandeglang bahkan dua kali lipat luas Kabupaten Tangerang. Dalam pandangan Andra, kesenjangan yang ada saat ini disebabkan oleh rendahnya pendapatan asli daerah yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang ada. Pendapatan asli daerah tersebut sangat penting untuk kebutuhan biaya pembangunan yang berkelanjutan. Ia menambahkan bahwa saat ini terdapat disparitas antara Banten Selatan dan Banten Utara, yang terlihat dari tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Hal ini disebabkan oleh kondisi infrastruktur yang belum merata, baik di bidang jalan, pendidikan, maupun kesehatan. Dengan adanya DOB, Andra berharap kesenjangan pembangunan dan pendapatan asli daerah di Banten Selatan dapat berkurang. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah adanya dukungan anggaran dari APBD Provinsi Banten yang lebih memihak kepada wilayah yang tertinggal dalam pembangunan. "DOB Cilangkahan ini telah melalui berbagai proses sebelum adanya moratorium. Kami berharap agar kebijakan dari Pemerintah Pusat ke depan berlaku untuk mempercepat proses ini. Kami dari Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan agar DOB ini segera direalisasikan, karena saya yakin hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan di Banten Selatan," tutur Andra. Ia juga berharap agar perhatian khusus dari Pemerintah Pusat dapat dioptimalkan untuk memaksimalkan potensi wilayah Banten Selatan. Visi Andra adalah untuk mewujudkan Banten yang maju, adil, merata, dan bebas dari korupsi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten telah menetapkan dua pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur, dan nomor urut pasangan di Pilkada Banten telah diundi. Pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi menerima nomor urut satu, sedangkan Andra Soni-Dimyati Natakusumah mendapatkan nomor urut dua. ANTARA