SEMARANG –
**Borneonews - Semarang**, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah menginformasikan bahwa dalam menyiapkan pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024, terdapat kebutuhan anggaran yang menjadi pertimbangan utama. Anggaran ini mencakup biaya untuk kampanye dan alat peraga yang diperlukan. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Hadi Tri Ujiono, menyatakan bahwa anggaran untuk setiap pasangan calon dalam Pilgub mendatang dibatasi hingga Rp175 miliar. Hal ini menunjukkan adanya perhatian yang serius terhadap pengelolaan dana kampanye dalam pemilihan kali ini. Hadi menjelaskan bahwa sejumlah metode kampanye akan mempengaruhi penghitungan kebutuhan dana. Kenaikan batasan anggaran kampanye dibandingkan dengan pemilu sebelumnya yang sebesar Rp70 miliar menunjukkan adaptasi terhadap kebutuhan kampanye yang lebih kompleks. Ia menjelaskan bahwa beberapa komponen seperti penyelenggaraan pertemuan, biaya konsumsi, dan produksi kaus kampanye juga telah mengalami penyesuaian. Dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa KPU akan memfasilitasi dua kali kampanye rapat umum yang menjadi bagian dari strategi kampanye. Terkait dengan sumber dana, Hadi menegaskan bahwa sumbangan yang diterima harus memenuhi kriteria legal, dengan pengecualian untuk lembaga negara, BUMN, BUMDes, serta sumbangan dari luar negeri. Di sisi lain, Hadi menambahkan bahwa periode untuk menyampaikan laporan awal mengenai dana kampanye kini telah ditutup, meskipun laporan tersebut belum dipublikasikan kepada masyarakat umum. Pilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2024 akan melibatkan dua pasangan calon. Pasangan pertama, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, didukung oleh PDI Perjuangan dengan total akumulasi suara sah mencapai 5,2 juta. Sementara pasangan kedua, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen, memperoleh dukungan dari gabungan beberapa partai, antara lain Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Golkar, dengan total suara sah sebanyak 13,7 juta. Dengan pelaksanaan ini, KPU berharap proses pemilihan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel, serta memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. ANTARA