BORNEONEWS, Kotim - Kebijakan rasionalisasi anggaran oleh pemerintah pusat cukup menyulitkan daerah, terutama bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim). Banyak proyek pembangunan yang tidak jalan, termasuk anggaran dan desa (ADD) juga terancam dikurangi.
“Saya berharap dana desa ini tidak sampai dipotong,” harap Bupati Kotim, Supian Hadi dihadapan awak media, Jumat (12/8/2016).
Jika kebijakan rasionalisasi yang dilakukan pemerintah pusat tersebut juga dilakukan untuk anggaran dana desa, maka pembangunan di desa akan terhambat. Sementara, sejak dirinya memimpin daerah yang berjuluk Bumi Habaring Hurung itu, dia selalu mendengungkan bahwa pembangunan daerah akan dimulai dari desa.
Dia berharap, bukan hanya ADD yang diharapkan agar tidak terkena rasionalisasi dari kebijakan pemerintah pusat tersebut, tetapi juga dana yang akan dipergunakan untuk tahapan-tahapan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang direncanakan pada Desember 2016 nanti.
“Bukan hanya ADD tetapi juga dana tahapan-tahapan Pilkades. Saya sudah bicarakan dengan pak Sekda anggaran itu bisa dihabiskan tidak, kalau kurang kita upayakan untuk ditambah,” ujar Supian Hadi.
Rasionalisasi anggaran dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) yang dilakukan pemerintah pusat berdampak besar terhadap program pembangunan di daerah. Di Kotim, banyak proyek-proyek besar yang sudah dilelang, namun tidak bisa dikerjakan karena tidak ada anggaran.
“Dampaknya sangat besar, pemotongan Rp210 miliar dengan APBD Kotim Rp1,6 miliar kan sangat luar biasa. Ini 2016 ada kelihatan pembangunan tapi tidak sebanyak yang kita harapkan,” katanya.
Ditanya berapa banyak proyek pembangunan infrastruktur yang dibatalkan akibat adanya rasionalisasi anggaran ini. Supian Hadi tidak bisa menjelaskan, yang jelas katanya banyak terutama yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum.
“Ada yang sudah lelang belum dikerjakan ini yang saya minta dengan PU untuk sama-sama merapatkan dengan kontraktor, bagaimana dengan kondisi ini. Kondisi ini tidak hanya dialami Kotim tapi secara nasional bahkan provinsi pun cukup besar. Banyak proyek yang dibatalkan,” ujarnya.
Sementara katanya, Dinas PU program yang ada di dinas itu adalah kunci daripada sebuah pembangunan untuk ekonomi secara umum. PU sangat membantu perekonomian, sehingga dampaknya sangat besar dengan adanya rasionalisasi tersebut. Dia mengaku sudah bisa menghitung APBD Kotim pada 2017, sehingga dia berharap pada anggaran perubahan 2017 bisa menambah anggaran, sehingga aman. (RAFIUDIN/N).
