YOGYAKARTA –
**Borneonews - Kulon Progo**, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo, yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta, masih aktif melakukan distribusi air bersih kepada masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi. Dalam upaya ini, BPBD telah mengerahkan tiga tangki air setiap harinya untuk melayani delapan hingga sembilan titik yang memerlukan. Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo, Taufik Prihadi, mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa musim hujan diperkirakan baru akan mulai memasuki wilayah Kulon Progo pada dasarian kedua bulan Oktober. Meskipun beberapa daerah di Kulon Progo telah mulai mendapatkan hujan, Taufik menekankan bahwa curah hujan yang ada masih tergolong rendah dan penyebarannya belum merata. Oleh karena itu, BPBD tetap melanjutkan penyaluran air bersih kepada warga, sesuai dengan permintaan yang diterima. Status Tanggap Darurat Kekeringan di Kulon Progo, yang berlaku dari 24 hingga 30 September 2024, saat ini sedang dalam kajian untuk kemungkinan perpanjangan. Taufik menyatakan, "Kami tengah mempertimbangkan untuk memperpanjang Status Tanggap Darurat Kekeringan ini." Ia juga menambahkan, meskipun hujan telah tiba, debit air yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Ada enam kapanewon (kecamatan) yang mengalami dampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini, di antaranya adalah Kapanewon Girimulyo, Samigaluh, Kokap, Kalibawang, Nanggulan, dan Pengasih. Dalam upaya mendistribusikan air bersih, BPBD melakukan koordinasi dengan jaringan relawan agar dapat mengidentifikasi daerah-daerah yang membutuhkan bantuan air. "Kami juga bekerja sama dengan berbagai instansi dan sektor swasta yang bersedia berpartisipasi dalam proses pengiriman air bersih," tambah Taufik. Sekretaris Daerah Kulon Progo, Triyono, sebelumnya menyatakan bahwa penanganan masalah kekeringan mengandalkan pos belanja tidak terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menegaskan pentingnya adanya Status Tanggap Darurat Kekeringan agar BTT dapat diakses. "Tanpa status tersebut, akses terhadap BTT tidak memungkinkan," ungkapnya. Penggunaan dana BTT untuk penanganan kekeringan akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Triyono, "Dana BTT masih mencukupi untuk mendukung proses dropping air bersih." ANTARA