JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, mengungkapkan bahwa terjadi penurunan yang signifikan terkait kebakaran hutan dan deforestasi di Indonesia dalam dekade terakhir. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di kantor kementeriannya di Jakarta. Bakar mencatat bahwa luas area kebakaran hutan pada tahun 2015 mencapai 2,6 juta hektar. Pada periode tersebut, fenomena kabut asap lintas batas berlangsung selama dua bulan. Namun, pada tahun 2022, luas area yang terbakar hanya tercatat sebesar 200 ribu hektar, menunjukkan penurunan yang drastis. Ia menekankan bahwa penanganan kebakaran di lahan savanna sudah dilakukan dengan cukup cepat, meskipun kemungkinan kebakaran liar bisa terjadi kembali secara alami setelah pemadaman. “Kami menangani hal ini dengan pencegahan terintegrasi yang meliputi pemantauan hotspot yang cepat, modifikasi cuaca, patroli, keterlibatan masyarakat, dan tentunya penegakan hukum,” tuturnya. Berbicara mengenai deforestasi, Bakar menyampaikan bahwa Indonesia telah berhasil menguranginya secara signifikan. Deforestasi berkurang dari 1,09 juta hektar pada periode 2014-2015 menjadi hanya 100 ribu hektar pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan. Selain itu, Bakar juga menekankan penurunan jumlah sampah plastik yang dihasilkan, berkat penerapan ekonomi sirkular. Ia mencatat bahwa jumlah sampah plastik laut telah menurun dari 438 ribu ton pada tahun 2018 menjadi 339 ribu ton pada tahun 2023. “Kami terus berusaha untuk menangani masalah sampah plastik di laut dan mengelolanya melalui ekonomi sirkular,” jelasnya. Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan bahwa operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi prioritas akan tetap berlangsung hingga November 2024, meskipun kondisi cuaca kini kembali ke fase *La Nina*. Provinsi-provinsi yang menjadi prioritas tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. BNPB memberikan dukungan di enam provinsi tersebut dengan menyediakan pesawat dan helikopter untuk patroli serta pemadaman air, di samping penyediaan pompa air untuk penyemprotan lahan. ANTARA