JAKARTA –
**Borneonews - New York**, Indonesia kembali mengajukan diri sebagai calon anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2029-2030. Pengumuman mengenai pencalonan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pidato terakhirnya pada Sesi Debat Umum Sidang ke-79 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat, pada hari Sabtu, 28 September. Menteri Retno menekankan bahwa pencalonan ini merupakan cerminan komitmen yang mendalam dari Indonesia untuk turut berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan di tingkat global. Ia menyatakan, "Pencalonan ini mencerminkan komitmen mendalam kami untuk berkontribusi atas perdamaian dan keamanan dunia." Sejarah partisipasi Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB menunjukkan bahwa negara ini telah berhasil terpilih sebanyak empat kali sebagai anggota tidak tetap. Keanggotaan tersebut dimulai pada tahun 1973-1974, dilanjutkan pada periode 1995-1996, 2007-2008, dan yang terbaru pada tahun 2019-2020. Dalam penjelasannya, Retno menggarisbawahi bahwa kepemimpinan global tidak bersifat otomatis dan tidak dapat diperoleh begitu saja. Ia menyampaikan bahwa kepemimpinan tersebut harus diraih melalui upaya kolektif yang terencana. Hal ini sejalan dengan inti dari kebijakan luar negeri Indonesia, yang menekankan pada prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan. Menteri Luar Negeri Indonesia juga memberikan kritik terhadap kepemimpinan Dewan Keamanan yang ada saat ini, terutama terkait dengan banyaknya isu global yang belum berhasil diselesaikan. Salah satu contohnya adalah konflik berkepanjangan di Palestina. Retno membuka pertanyaan tentang eksistensi kepemimpinan Dewan Keamanan dalam upaya menciptakan perdamaian di dunia. Dia menegaskan bahwa perlu adanya reformasi dalam struktur Dewan Keamanan untuk memastikan efektivitas kepemimpinan dalam menciptakan perdamaian. Dua hal utama yang harus dilakukan dalam reformasi ini mencakup pembentukan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih demokratis dan lebih banyak melibatkan berbagai suara dari seluruh lapisan masyarakat dunia, bukan hanya dikendalikan oleh segelintir negara saja. ANTARA