SURABAYA –
**Borneonews - Pamekasan**, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, kini semakin serius dalam meningkatkan pengawasan selama masa kampanye. Langkah ini diambil untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran pemilu, termasuk praktik *political bribery*. Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Umbara Tirta Firdaus, menyatakan bahwa selain praktik *political bribery*, ada juga potensi pelanggaran lainnya, seperti pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan. Ia menekankan pentingnya pengawasan yang ketat selama masa kampanye. Sebagai upaya implementasi pengawasan, Bawaslu telah menginstruksikan semua pengawas pemilu pada berbagai tingkatan, termasuk di tingkat kecamatan dan desa, untuk meningkatkan kewaspadaan. Dalam hal adanya temuan pelanggaran di lapangan, mereka diminta untuk segera melaporkannya kepada Bawaslu Pamekasan disertai bukti yang cukup, seperti foto atau rekaman video. Sukma menambahkan bahwa hingga saat ini, situasi selama pelaksanaan kampanye yang dimulai pada 25 September hingga 29 September terpantau kondusif tanpa adanya pelanggaran signifikan. Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa pengawasan harus terus dilakukan agar tidak ada kelalaian. Bawaslu Pamekasan juga aktif melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Di samping menginstruksikan pengawas pemilu di 13 kecamatan dan 178 desa, mereka mengharapkan partisipasi dari semua elemen masyarakat dalam menjaga integritas pemilu. Melihat keterbatasan jumlah personel pengawas yang hanya lima di tingkat kabupaten, tiga di tingkat kecamatan, dan satu di tingkat desa, Sukma mengungkapkan pentingnya menerapkan pola pengawasan partisipatif. Dalam hal ini, anggota pers diharapkan turut berperan aktif dalam melapor jika menemukan pelanggaran. Dari informasi yang beredar, masa kampanye untuk Pilkada serentak 2024 telah dijadwalkan berlangsung mulai 25 September hingga 23 November. Pada Pilkada 2024 ini, terdapat tiga pasangan calon yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Pamekasan. Ketiga pasangan tersebut terdiri dari Fattah Jasin dan Mujahid Ansori (Tauhid) dengan nomor urut 1, KH Kholilurrahman dan Sukriyanto (Kharisma) dengan nomor urut 2, serta Mohammad Baqir Aminatullah dan Taufadi (Berbakti) dengan nomor urut 3. Pasangan Tauhid didukung oleh koalisi partai, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gerindra, Golkar, PSI, Garuda, serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara pasangan Kharisma diusung oleh koalisi Partai Demokrat, Gelora, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Pasangan Berbakti mendapatkan dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hanura, dan Perindo. ANTARA