JAKARTA –
**Borneonews - Pesawaran, Lampung**, Kepala Divisi Riset Ekonomi atau Chief Economist dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Martin Daniel Siyaranamual, mengungkapkan bahwa perusahaan sedang dalam tahap persiapan untuk menawarkan pembiayaan rumah dengan harga terjangkau kepada pekerja informal. Upaya ini dilakukan melalui kemitraan dengan Asian Development Bank (*ADB*). Menurut Martin, produk pembiayaan yang dikembangkan bersama *ADB* memiliki fleksibilitas tinggi dalam hal masa dan proses pembayaran cicilan. Ia menekankan bahwa kerjasama ini bertujuan untuk mendukung akses pembiayaan bagi segmen masyarakat yang kerap kali terpinggirkan dalam hal finansial. Berdasarkan pengamatannya, model produk serupa telah berhasil diimplementasikan di beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin, yang juga menghadapi tantangan serupa dalam hal jumlah pekerja informal. Indonesia, sebagai negara yang memiliki populasi pekerja informal yang besar, diharapkan dapat mengadopsi pendekatan ini untuk meningkatkan kesejahteraan penghuninya. Martin juga menjelaskan bahwa selain memberikan alternatif pembiayaan yang terjangkau, inisiatif ini juga bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan jumlah masyarakat kelas menengah agar tidak semakin menyusut. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa populasi kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan signifikan sejak pandemi COVID-19, dari 57,33 juta orang atau 21,45 persen pada tahun 2019, menjadi 47,85 juta orang atau 17,13 persen pada tahun 2024. Dalam penjelasannya, Martin menyebutkan bahwa sebagian besar dari kelas menengah terdiri dari pekerja informal. Namun, selama ini sangat sedikit produk pembiayaan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dia mencermati bahwa pekerja informal di Indonesia, yang mendominasi angka hampir 60 persen dari total tenaga kerja, sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap produk keuangan. Sebagai langkah tambahan, Martin menyatakan bahwa perusahaan juga telah merancang dua produk lain untuk mendukung kelompok pekerja informal, yaitu *microfinance* dan *rent to own*. Pembiayaan ini dikembangkan untuk mengatasi kendala yang dihadapi kelompok masyarakat tertentu yang kesulitan mendapatkan akses ke pembiayaan formal, terutama saat berhadapan dengan syarat yang mengharuskan bukti pendapatan tetap. Untuk menjamin bahwa program pembiayaan ini dapat berjalan dengan baik dan efektif, SMF melakukan dialog dengan lembaga pengatur untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung inisiatif-inisiatif tersebut. Martin menambahkan bahwa sebelum isu penurunan masyarakat kelas menengah mencuat, pihaknya telah mengidentifikasi adanya kelompok masyarakat yang belum terlayani secara memadai, dan jumlahnya terus meningkat. Oleh karena itu, SMF telah menyiapkan berbagai program tersebut sebagai respons terhadap kebutuhan yang mendesak. ANTARA