JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Komisi Yudisial (KY) memberikan dukungan penuh kepada para hakim di Indonesia dalam upaya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan. Ini sejalan dengan rencana yang diinisiasi oleh Solidaritas Hakim Indonesia, yang akan melaksanakan cuti bersama pada 7 hingga 11 Oktober 2024. Anggota dan Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata, menyampaikan bahwa lembaga tersebut memahami dan mendukung niat para hakim untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Ia menegaskan bahwa hakim merupakan representasi negara dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, di mana kewenangan mereka bersumber dari konstitusi. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan pemenuhan hak keuangan dan fasilitas bagi para hakim sebagai bagian dari menjaga independensi mereka. Mukti juga mengungkapkan bahwa KY, bersama dengan Mahkamah Agung, berkomitmen untuk terus memperjuangkan pemenuhan tujuan tersebut. Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa KY telah menjalani pertemuan dengan Kementerian Keuangan pada 27 September yang lalu. Pertemuan itu bertujuan untuk membahas berbagai isu terkait gaji, pensiun, tunjangan, tunjangan kemahalan, rumah dinas, transportasi, serta jaminan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak hakim di daerah kerja mereka. Sebagai langkah lanjut, Mukti menyebutkan bahwa KY akan menginisiasi forum bersama antara KY, Mahkamah Agung, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan sebagai komitmen untuk menindaklanjuti permintaan yang diungkapkan oleh para hakim. Terkait dengan rencana cuti bersama, KY berharap agar para hakim dapat menyikapinya dengan bijaksana. Hal ini penting agar aspirasi para hakim dapat disampaikan, dan kepentingan penyelenggaraan peradilan serta pencari keadilan tetap terjamin tanpa terganggu. Sebelumnya, Solidaritas Hakim Indonesia telah mengumumkan rencana untuk melaksanakan Gerakan Cuti Bersama Hakim se-Indonesia, yang akan dilakukan serentak oleh ribuan hakim pada periode yang sama. Inisiatif ini merupakan wujud dari komitmen para hakim untuk memperjuangkan kesejahteraan, independensi, dan kehormatan lembaga peradilan. Fauzan Arrasyid, Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia, dalam keterangan tertulis, menilai bahwa ketidakmampuan pemerintah untuk menyesuaikan penghasilan hakim merupakan langkah mundur yang dapat mengancam integritas lembaga peradilan. Ia mengingatkan bahwa tanpa kesejahteraan yang memadai, para hakim berpotensi menjadi rentan terhadap korupsi, karena penghasilan yang mereka terima tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Gerakan Cuti Bersama Hakim se-Indonesia bertujuan untuk menyuarakan aspirasi yang diharapkan dapat menyentuh perhatian pemerintah mengenai pentingnya jaminan kesejahteraan hakim yang layak. Fauzan menekankan bahwa tanpa adanya dukungan yang sesuai, penegakan hukum bisa kehilangan wibawa dan keadilan yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam rangka memperjuangkan kondisi yang lebih baik bagi hakim, sejumlah hakim juga direncanakan akan melakukan perjalanan ke Jakarta untuk melakukan aksi simbolik sebagai bentuk protes. Mereka berencana untuk menggelar audiensi, aksi protes, serta menjalin silaturahmi dengan berbagai lembaga terkait dan tokoh nasional yang memiliki kepedulian terhadap isu peradilan. Ini adalah upaya untuk mendorong perubahan yang berarti bagi profesi hakim dan sistem hukum di Indonesia. ANTARA