PALANGKARAYA –
**Borneonews - Palangka Raya**, Kinerja Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Tengah (Kalteng) telah menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan data yang diperoleh hingga 31 Agustus 2024, total pendapatan mencapai Rp6.351,8 miliar, yang setara dengan 56,2 persen dari target yang ditetapkan. Pencapaian ini mencatatkan kenaikan sebesar Rp22,7 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, atau meningkat sebesar 0,4 persen. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalteng, Wawan Juswanto, menjelaskan bahwa salah satu faktor pendorong utama adalah meningkatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang signifikan, yakni sebesar Rp231,3 miliar atau meningkat 62,9 persen dibandingkan tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh pelunasan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yang lebih baik pada tahun ini. Selain itu, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga mengalami peningkatan sebesar Rp160,4 miliar, yang setara dengan 7,9 persen. Peningkatan ini erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang dan penerapan tarif PPN yang ditingkatkan menjadi 11 persen. Di sisi lain, penerimaan Hibah Dalam Negeri menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan, dengan total Rp84,4 miliar, yang sebagian besar digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Namun, tidak semua sektor menunjukkan tren positif. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas mengalami penurunan yang cukup signifikan, mencapai Rp393,7 miliar, atau -12,1 persen, yang disebabkan oleh berkurangnya penerimaan dari PPh Pasal 25/29 Badan. Penerimaan Bea Keluar juga mengalami penurunan sebesar Rp26,0 miliar, yang setara dengan -12,4 persen, terkait dengan menurunnya kinerja beberapa komoditas unggulan Kalteng seperti minyak kelapa sawit (CPO) dan produk turunannya. Lebih lanjut, Wawan menjelaskan bahwa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya yang terkait dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) didominasi oleh Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum, dengan kontribusi yang paling besar berasal dari Polri. Penerimaan dari Pelayanan Kepolisian I mencapai Rp53,5 miliar, sementara Pelayanan Kepolisian II berkontribusi sebesar Rp11,3 miliar. Di sisi Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), sumber pendapatan utama berasal dari jasa layanan umum yang berjumlah Rp95,8 miliar, meskipun terdapat penurunan sebesar 19,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di antara unit BLU yang berperan besar dalam hal ini adalah Universitas Palangka Raya, Rumkit Bhayangkara Palangka Raya, dan Politeknik Kesehatan Palangka Raya, dengan kontribusi masing-masing sebesar Rp61,5 miliar, Rp19,1 miliar, dan Rp15,1 miliar. Beralih ke kinerja Belanja APBN, hingga 31 Agustus 2024, total belanja mencapai Rp18.156,9 miliar, yang mencerminkan pertumbuhan sebesar Rp2.219,9 miliar atau 13,9 persen. Realisasi belanja K/L tercatat sebesar Rp4.185,2 miliar. Sebagian dari belanja ini dialokasikan untuk program perlindungan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai, dengan total realisasi mencapai Rp270,5 miliar. Dalam sektor pendidikan, program yang dikelola oleh Kementerian Agama menunjukkan total realisasi sebesar Rp80,8 miliar, sedangkan dalam infrastruktur, belanja untuk pembangunan dan rehabilitasi proyek-proyek seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi mencapai Rp640,6 miliar. Untuk bidang kesehatan, belanja yang dicatatkan untuk mendukung program-program kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan adalah sebesar Rp6,0 miliar. Program pengurangan kemiskinan ekstrim juga menjadi fokus dengan alokasi belanja mencapai Rp73,2 miliar, yang diperuntukkan untuk perumahan dan pengelolaan hutan berkelanjutan, serta dukungan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan realisasi sebesar Rp539,9 juta. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk Tahun Anggaran 2024 mencatatkan penambahan pagu dari penerimaan hibah pemerintah daerah untuk pelaksanaan Pilkada, dengan total mencapai Rp609,45 miliar. Realisasi dana hibah yang telah dilaksanakan oleh KPU di Kalteng untuk keperluan Pilkada 2024 telah mencapai Rp80,36 miliar atau 17,22 persen dari total anggaran yang disediakan. ANTARA