JAKARTA –
**Borneonews - Scranton, Pennsylvania**, Kota Scranton yang terletak di Negara Bagian Pennsylvania, Amerika Serikat, kini merasakan dampak positif dari situasi konflik yang terjadi di Ukraina. Berdasarkan laporan media setempat, pabrik pembuat amunisi yang beroperasi di kota ini telah meningkatkan aktivitas produksinya untuk memenuhi kebutuhan militer Ukraina. Portal berita *Military* mengungkapkan bahwa pada akhir Agustus, pabrik tersebut telah meningkatkan kapasitas produksi peluru artileri sebesar 50 persen. Pabrik ini memfokuskan produksi terutama pada peluru kaliber 155 milimeter. Sejak tahun 2022, lebih dari tiga juta peluru telah berhasil dikirimkan ke Ukraina. Dampak dari pengiriman amunisi ini dirasakan secara langsung oleh ekonomi di wilayah timur laut Pennsylvania. Menurut laporan yang diberikan oleh *Washington Post*, amunisi yang diproduksi telah memberikan manfaat ekonomi sebelum sampai ke tangan pasukan Ukraina yang berada di garis depan. Penting untuk dicatat bahwa General Dynamics, sebagai salah satu kontraktor pertahanan terkemuka di AS, telah menciptakan lebih dari 200 lapangan pekerjaan baru di wilayah tersebut setelah Rusia meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina. Selain itu, Gentex, perusahaan lain yang berbasis di Carbondale, Pennsylvania, juga mengalami pertumbuhan karyawan sebesar 10 persen dalam setahun terakhir. Kehadiran lapangan pekerjaan ini sangat berarti mengingat adanya penurunan ekonomi yang terjadi di kawasan tersebut. Satyajit Ghosh, seorang profesor ekonomi regional dari Universitas Scranton, menjelaskan bahwa tingkat pengangguran di wilayah itu historically lebih tinggi sekitar 2 poin persentase dibandingkan dengan rata-rata nasional. Namun, belakangan ini, angka pengangguran tampak lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional. Di sisi lain, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, memulai kunjungannya ke Amerika Serikat pada 22 September dengan mengunjungi pabrik amunisi di Scranton. Kunjungan ini tidak luput dari perhatian, di mana sekelompok anggota Kongres dari Partai Republik meminta dilakukan penyelidikan terkait potensi pelanggaran hukum AS. Mereka menilai bahwa aktivitas tersebut mungkin melanggar undang-undang yang melarang pejabat federal terlibat dalam politik selama masa tugas. Sementara itu, Rusia memiliki pandangan berbeda terkait pengiriman senjata ke Ukraina, menganggapnya sebagai hal yang menghalangi penyelesaian konflik. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, menegaskan bahwa pengiriman senjata tersebut akan menjadi target sah bagi Rusia. Menurut Lavrov, keterlibatan Amerika Serikat dan NATO dalam konflik ini tidak hanya terbatas pada penyediaan senjata, tetapi juga mencakup pelatihan personel di negara-negara seperti Inggris, Jerman, dan Italia. Rusia memulai operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari 2022. Dalam konteks itu, Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyatakan bahwa tujuan dari operasi ini adalah untuk "melindungi orang-orang yang telah mengalami penyiksaan dan genosida oleh rezim Kiev selama delapan tahun." Putin menekankan bahwa langkah ini merupakan tindakan terpaksa, menyatakan bahwa risiko keamanan yang tinggi memaksa Rusia untuk mengambil tindakan tersebut. ANTARA