JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ketua Indonesian Mining Institute (IMI), Irwandy Arif, menegaskan pentingnya pengolahan bauksit dilakukan di dalam negeri. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat adanya defisit pasokan aluminium serta perlunya kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 4 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas usulan anggota Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman, yang mendorong agar pemerintah membuka ekspor bijih bauksit namun dengan pembatasan tertentu. Usulan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Kalimantan Barat, yang dikenal sebagai salah satu penghasil bauksit. Irwandy menekankan bahwa, meskipun ia tidak lagi berada di kementerian, penting untuk mematuhi peraturan yang ada. "Selama peraturan dan UU masih berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, kita tetap harus mengolah bauksit di dalam negeri," ungkapnya pada hari Senin. Ia juga mengungkapkan bahwa perlu dilakukan pertimbangan lebih lanjut mengenai usulan membuka ekspor bauksit, terutama dalam konteks defisit pasokan aluminium. "Kita perlu mengolah bauksit menjadi alumina, kemudian alumina diolah lagi menjadi aluminium. Saat ini, kebutuhan aluminium mencapai 1 juta ton per tahun, sedangkan produksi kita baru mencapai 250 ribu ton," jelasnya lebih lanjut. Sebelumnya, Maman Abdurrahman juga melayangkan usulan kepada pemerintah untuk memberikan kelonggaran dalam ekspor bauksit. Usulan tersebut muncul sebagai respon terhadap kondisi ekonomi yang dianggap kurang menggairahkan di provinsi yang kaya akan bauksit ini. Maman menambahkan bahwa saat ini jumlah pabrik pengolah bauksit atau smelter di Indonesia masih terbatas. Di antara smelter yang telah beroperasi adalah PT Bintan Alumina Indonesia (BAI), PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW), dan PT Borneo Alumina Indonesia (BAI). ANTARA