JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menyampaikan sejarah perjalanan lembaga perencanaan di Indonesia. Dalam sebuah acara yang mengusung tema "Display Arsip dan Seminar Kementerian PPN/Bappenas dalam Lintasan Waktu dan Kiprah Lembaga Perencanaan", yang diikuti secara virtual, Suharso menegaskan pentingnya memperkenalkan sejarah dan kontribusi lembaga ini kepada generasi mendatang. Suharso menjelaskan bahwa perencanaan di Indonesia sejak awal keberadaan negara memegang peranan krusial dalam pembangunan. Ia menekankan bahwa setiap individu memiliki nilai dan perannya masing-masing dalam kemajuan bangsa, agar tidak ada yang terlupakan. Sejarah penataan pemerintahan dan perencanaan di Indonesia perlu disosialisasikan agar melestarikan pemikiran-pemikiran hebat dari para pendahulu. Pemerintahan awal di bawah Presiden Soekarno setelah Proklamasi 1945 melibatkan Wakil Presiden Muhammad Hatta yang memimpin "Badan Perantjang Ekonomi" pada tanggal 19 Januari 1947. Badan ini kemudian berkembang menjadi "Panitia Pemikir Siasat Ekonomi" pada 12 April 1947. Salah satu hasil penting dari badan ini adalah dokumen "Dasar Pokok Daripada *Plan* Mengatur Ekonomi Indonesia". Namun, proses perencanaan ini tidak berlanjut hingga selesai. Soemitro Djojohadikoesoemo pun melanjutkan dengan menyusun "Rencana Urgensi Perekonomian Tahun 1951-1952". Memasuki tahun 1952, pada masa Kabinet Djuanda, lembaga perencanaan telah merumuskan dokumen penting "Garis-Garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960". Meski begitu, arsitektur perencanaan pembangunan nasional belum diakui secara formal oleh Arsip Nasional hingga sekitar tahun 1960. Saat itu, Dewan Perancang Nasional dibentuk untuk merancang program pembangunan nasional selama delapan tahun yang dikenal sebagai "Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana". Dokumen ini kini diakui sebagai aset intelektual dan bagian dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pada era Orde Baru, banyak hal yang diciptakan melalui program "Rencana Pembangunan Lima Tahun" (Repelita), yang berlandaskan pada "Garis-Garis Besar Haluan Negara" (GBHN). Salah satu kebijakan yang terkenal hasil dari kepemimpinan Presiden Soeharto adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1973, yang berkaitan dengan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar. Keberhasilan Repelita membawa Indonesia mendapatkan pengakuan dari Bank Dunia sebagai *“One of The Asian Miracles”*, karena pertumbuhan ekonomi nasional yang rata-rata mencapai 8 persen. Usai reformasi yang terjadi pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan baru disahkan pada tahun 2007. Sejak saat itu, Indonesia secara bertahap mengarahkan pembangunan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang disusun secara terencana dan berkelanjutan. Saat ini, Rancangan Undang-Undang RPJPN 2025-2045 telah disetujui oleh pemerintah dan DPR RI, menjadi UU Nomor 59 tahun 2024, yang berfokus pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Bappenas juga dilibatkan dalam proses penyusunan *master plan* untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta telah merumuskan undang-undang terkait dengan IKN. Suharso menekankan bahwa tanggung jawab terhadap IKN sangat besar. Pengawasan dan pengawalan oleh Bappenas terhadap *master plan* yang telah dirancang menjadi sangat penting, meskipun di lapangan terkadang harus ada penyesuaian sesuai dinamika yang terjadi. Ia juga mencatat bahwa Bappenas senantiasa menjadi yang terdepan dalam gagasan dan pemikiran tentang pembangunan, termasuk dalam isu-isu yang lebih luas seperti *Just Energy Transition Partnership* (JETP) dan reformasi kesehatan yang menjadi krusial selama pandemi COVID-19. ANTARA