JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Guru Besar Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Sudarsono Soedomo, menegaskan bahwa investasi dalam sektor kehutanan di Indonesia masih tergolong rendah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja sektor ini di masa mendatang. Dalam periode 2020 hingga 2022, total realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp3.256 triliun, tetapi sektor kehutanan hanya mampu menarik investasi sebesar Rp28 triliun. Hal ini menunjukkan ada ketidaksesuaian yang signifikan. Sementara itu, pada tahun 2023, total Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp50.267 triliun, namun investasi asing di sektor kehutanan tercatat sangat minim, yaitu sebesar Rp96 triliun. Sudarsono menyatakan bahwa angka investasi yang kecil ini tidak sebanding dengan luas lahan kehutanan di Indonesia. Sekitar dua pertiga dari total luas wilayah negara merupakan kawasan hutan. Dia juga mencatat bahwa bisnis hutan alam secara bertahap semakin menurun, sementara pertumbuhan hutan tanaman tidak menunjukkan kemajuan yang memadai, bahkan cenderung stagnan. Dia menambahkan, meskipun sektor kehutanan menguasai dua pertiga lahan, kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih kurang dari 1 persen. Dalam sebuah diskusi bertajuk "Menegakkan Transparansi: Peran Media dalam Mengawal Proyek Energi dan Deforestasi", Sudarsono mengungkapkan bahwa untuk setiap Rp1 triliun investasi, sektor kehutanan dapat menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja. Dengan demikian, investasi yang hanya mencapai Rp28 triliun dalam periode yang disebutkan jelas sangat terbatas dalam menyerap tenaga kerja. Dia juga mengingatkan bahwa tanpa adanya perombakan yang signifikan, sektor kehutanan di Indonesia tidak memiliki prospek yang cerah. Salah satu tantangan utama adalah isu deforestasi yang sering menghambat pemanfaatan hutan. Meskipun demikian, Sudarsono berpendapat bahwa deforestasi tidak selalu memiliki konotasi negatif. Misalnya, bagian dari pembangunan di luar Jawa, terutama di wilayah Papua, akan mengakibatkan perubahan pada hutan karena sebagian besar wilayah tersebut masih tertutup hutan. Pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, terutama di sektor kehutanan, sedang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Di Provinsi Gorontalo, beberapa investor telah berkontribusi dengan menanamkan modal mereka. Salah satunya adalah PT Biomassa Jaya Abadi (BJA), yang bekerja sama dengan PT Inti Global Laksana (IGL) dan PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL). Kemitraan ini telah menginvestasikan sekitar Rp1,7 triliun dan mampu memberikan lapangan kerja bagi 1.064 pekerja, dari mana sekitar 80 persen di antaranya adalah warga lokal. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Energi Biomassa Indonesia (APREBI), Dikki Akhmar, menambahkan bahwa PT BTL telah memberikan kontribusi signifikan kepada negara dengan membayar pendapatan negara bukan pajak (PNBP) lebih dari Rp40 miliar sejak beroperasi hingga tahun 2024. Dari jumlah itu, 60 persen disalurkan ke pemerintah daerah dan dibagi lebih lanjut, dengan 30 persen untuk pemerintah provinsi dan sisanya untuk pemerintah kabupaten terkait. Di sisi lain, Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara baru-baru ini memberikan penghargaan kepada PT BJA sebagai penghasil devisa ekspor terbesar di Gorontalo, yang menyumbang lebih dari 55 persen dari total devisa ekspor provinsi tersebut. Kepala Kantor Bea Cukai Gorontalo, Ade Zirwan, menyatakan bahwa penghargaan tersebut diberikan karena PT Biomasa Jaya Abadi telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam nilai dan jumlah ekspor. Kontribusi devisa hasil ekspor perusahaan tersebut mencapai Rp200-an miliar, berdasarkan 10 kali ekspor dari awal tahun 2024 hingga pertengahan Agustus 2024. ANTARA