JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta Pusat**, Pemerintah Kota Jakarta Pusat bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta memperkuat upaya edukasi dan kesiapsiagaan terkait dampak bencana gempa bumi dan kebakaran. Ini disampaikan dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Ruang Pola, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Jakarta Pusat, Ishran Prasetyawan, menekankan pentingnya mitigasi risiko serta pemahaman terkait bencana, terutama pada gedung-gedung bertingkat. Melalui pertemuan ini, diharapkan terdapat peningkatan manajemen keselamatan, baik dalam menghadapi situasi darurat gempa bumi maupun kebakaran. Ishran menjelaskan bahwa Jakarta Pusat, sebagai kawasan dengan banyak gedung tinggi, perlu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang potensi risiko bencana. Edukasi yang diberikan mencakup cara pengelolaan kebakaran pada gedung serta teknik pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan. Dia mengungkapkan, pentingnya memiliki pemahaman yang mendalam mengenai mitigasi bencana pada bangunan bertingkat. Dengan pemahaman yang tepat, diharapkan kerugian dan jumlah korban dapat diminimalisir jika suatu saat terjadi bencana. Pelaksanaan kegiatan mitigasi mencakup persiapan dan pelatihan untuk menghadapi potensi bencana, mengingat gedung Kantor Wali Kota memiliki tinggi tujuh lantai dan berusia lebih dari 30 tahun. Secara operasional, setiap gedung telah dilengkapi dengan jalur evakuasi, sistem peringatan bahaya kebakaran (*fire alarm*), serta fasilitas hidran untuk penanganan darurat. Ishran juga menegaskan perlunya pemahaman mengenai prosedur standar operasional (SOP) untuk memastikan setiap tindakan di gedung dapat dilakukan secara efisien saat menghadapi situasi darurat. Lebih lanjut, Pemkot Jakarta Pusat bersama BPBD DKI Jakarta, serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, berencana untuk melaksanakan simulasi yang berkaitan dengan dampak gempa bumi dan kebakaran. "Setelah edukasi ini, kami akan menyusun waktu untuk melakukan simulasi bencana yang mempertimbangkan potensi *megathrust* di wilayah Jawa," ungkap Ishran. Ketua Subkelompok Urusan Pencegahan BPBD DKI Jakarta, Rian Sarsono, menekankan bahwa isu *megathrust* yang berpotensi melanda Pulau Jawa harus mendapatkan perhatian serius. Pemerintah bersama para pemangku kepentingan perlu melakukan langkah antisipatif agar tidak terjadi korban jiwa dan kerugian yang besar. Dia juga menyoroti pentingnya pelatihan teknis yang dilakukan secara rutin untuk memastikan semua pihak siap menghadapi keadaan darurat. Rian menegaskan, "Semakin sering dilatih, maka manajemen tanggap bencana kita akan semakin siap ketika gempa bumi atau bencana lain terjadi." Juga dijelaskan bahwa di sekitar Jakarta terdapat beberapa sumber gempa yang dapat mempengaruhi wilayah ini. Di antaranya adalah tiga sesar aktif dengan potensi kekuatan, yaitu Sesar Baribis (M 6,5), Sesar Lembang (M 6,8), dan Sesar Cimandiri (M 6,7). Selain itu, terdapat juga potensi gempa dari subduksi *megathrust* di Selat Sunda dengan magnitudo mencapai M 8,7. Edukasi ini diikuti oleh berbagai pihak, termasuk Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Kebersihan, Pengamanan Dalam (Pamdal), serta perwakilan Kepala Suku Badan, Kepala Suku Dinas, dan pegawai harian lepas (PHL) yang berada di lingkungan Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. ANTARA