JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah mempersiapkan pembentukan satuan tugas (satgas) anti *hoaks* guna mengawasi dan memastikan informasi yang beredar selama Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2024 adalah akurat dan dapat dipercaya. Satuan tugas ini tidak hanya akan diperkuat oleh perwakilan dari Kemenkominfo, tetapi juga akan berkolaborasi dengan berbagai platform digital yang beroperasi di Indonesia. Beberapa platform besar yang terlibat antara lain Meta Group yang mencakup *Instagram*, *Facebook*, dan *WhatsApp*, serta Google lewat *YouTube*, X, *TikTok*, dan *SnackVideo*. Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kemenkominfo, Prabunindya Revta Revolusi, menekankan pentingnya keterlibatan platform-platform tersebut dalam mencegah penyebaran *hoaks* yang berkaitan dengan Pilkada. Ia menjelaskan bahwa salah satu langkah yang akan diambil adalah menciptakan sistem *tagging* khusus bagi setiap calon yang berpartisipasi dalam kontestasi tersebut. "Kami berharap semua platform besar berkomitmen untuk mendukung ini hingga Pilkada selesai," ujarnya dalam sebuah wawancara. Saat ini, Kemenkominfo sedang memfinalisasi persiapan satgas ini untuk segera diluncurkan, sehingga dapat segera beroperasi dalam upaya pemberantasan *hoaks* yang spesifik terkait dengan Pilkada 2024. Hingga saat ini, belum terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah *hoaks* yang menyoroti isu Pilkada di media digital. Meskipun demikian, untuk menjaga suasana di masyarakat tetap positif menjelang Pemilu, Prabu menyatakan bahwa Kemenkominfo tidak hanya akan bekerja sama dengan platform digital, tetapi juga memanfaatkan media komunikasi publik lainnya. “Media arus utama, termasuk media massa dan media luar ruang, akan digunakan untuk mengajak masyarakat menjaga agar Pilkada 2024 berlangsung dengan aman dan damai,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik akan mengerahkan tim penyuluh informasi publik (PiP) untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi mengenai Pilkada. "Kami menugaskan para penyuluh informasi di berbagai daerah untuk melakukan edukasi tentang Pilkada, berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Dinas Kominfo di masing-masing wilayah," jelas Prabu. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menggarisbawahi tiga isu utama yang akan menjadi fokus kampanye menjelang Pilkada 2024. Tiga isu tersebut meliputi peningkatan partisipasi pemilih, antisipasi terhadap isu SARA, serta upaya untuk menjaga netralitas dan menciptakan ruang digital yang bersih. Selain itu, tujuan ketiga adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi demi kesejahteraan bersama. “Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan hak suara mereka dengan bijak, serta menolak narasi yang berkaitan dengan SARA dan kebencian. Penting untuk menjaga ruang digital agar tetap aman dan kondusif, serta menyadari bahwa setiap suara memiliki arti penting dalam memelihara demokrasi,” tutup Budi dalam keterangannya. ANTARA