JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk mendorong hilirisasi nikel yang berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional hingga delapan persen, mengingat posisi Indonesia sebagai produsen terbesar serta pemilik cadangan utama nikel di tingkat global. Menurut Eddy Soeparno, yang merupakan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR, sekitar 42 persen dari total cadangan nikel dunia, yang berjumlah 130 juta ton, terdapat di Indonesia. Hal ini memberikan fondasi kuat bagi upaya hilirisasi nikel yang lebih efektif. Pada tahun 2023, Indonesia berhasil mengumpulkan penerimaan dari ekspor nikel mencapai Rp106,59 triliun. Eddy menekankan, fokus pada hilirisasi nikel secara berkelanjutan merupakan strategi utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius. Namun, ia juga menyoroti tantangan yang ada, terutama dalam memastikan bahwa pemerintah dapat melaksanakan hilirisasi ini dengan cara yang berkelanjutan. Sejak diberlakukannya larangan ekspor nikel mentah pada 1 Januari 2020, industri pengolahan nikel melalui smelter telah berkembang pesat di Indonesia. Tim Prabowo-Gibran menyatakan bahwa peningkatan kapasitas smelter telah memberikan dampak signifikan terhadap produksi dan pasokan nikel Indonesia ke pasar internasional. Diperkirakan pada tahun 2023, Indonesia akan menyuplai 55 persen dari total pasokan nikel global, dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 64 persen pada tahun 2024. Riset dari Katadata Insight Center (KIC) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun ke depan, Indonesia akan terus mendominasi pasar pasokan nikel. Eddy berpendapat bahwa hilirisasi mineral, khususnya nikel, tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan nilai tambah, tetapi juga berperan penting dalam transisi energi berkelanjutan melalui ekosistem kendaraan listrik. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam pasar global hilirisasi nikel, termasuk produksi baterai untuk kendaraan listrik, yang sejalan dengan meningkatnya kebutuhan global terhadap solusi kendaraan ramah lingkungan. Meski demikian, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa proses hilirisasi nikel dan transisi energi tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip *ESG* (environmental, social, and governance). Hal ini mencakup penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit listrik tenaga batu bara. Heri Susanto, Chief Content Officer & Co-Founder Katadata, mengungkapkan bahwa lonjakan pembangunan smelter harus diimbangi dengan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang mendukung energi terbarukan. Menurutnya, situasi ini dapat menghambat pencapaian target penurunan emisi yang ditetapkan pada 2030. KIC mengajukan beberapa rekomendasi untuk memastikan hilirisasi nikel berjalan secara berkelanjutan. Rekomendasi tersebut mencakup moratorium dan pengendalian investasi smelter nikel untuk mengatur pasokan dan permintaan di pasar global, di mana hal ini diharapkan dapat memaksimalkan nilai tambah bagi Indonesia tanpa menguras cadangan nikel yang ada. Selain itu, pengadopsian energi terbarukan harus menjadi prioritas dalam operasional smelter demi mengurangi emisi. Pemerintah juga diharapkan merevisi Perpres 112 Tahun 2022 agar pengelolaan smelter beralih dari ketergantungan pada energi batu bara menuju penggunaan energi terbarukan. Lebih lanjut, penting untuk mengundang investor yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan, serta melakukan reklamasi lahan pasca-tambang guna menangani masalah deforestasi. Terakhir, pengembangan hilirisasi nikel perlu ditingkatkan menjadi industrialisasi nikel yang mencakup produksi baterai untuk kendaraan listrik. ANTARA