BENGKULU –
**Borneonews - Mukomuko**, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, telah mengajukan usulan untuk menggabungkan bidang kebersihan dan pertamanan dalam satu organisasi perangkat daerah (OPD). Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko, Budi Yanto, menyatakan bahwa penting untuk merumuskan organisasi dan tata laksana yang dapat mengintegrasikan kedua bidang tersebut. Ia menjelaskan bahwa kebersihan dan pertamanan memiliki peran yang sejajar dalam upaya mengatasi masalah sampah. Hal ini ia sampaikan setelah berdiskusi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu mengenai penanganan sampah yang sering kali berserakan di area permukiman dan jalan-jalan. Saat ini, bidang pertamanan dan kebersihan terpisah dalam dua OPD yang berbeda. Sementara bidang pertamanan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), bidang kebersihan berada di bawah tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Kondisi ini sering menimbulkan masalah, di mana setelah kegiatan pemangkasan pohon dilakukan, sampah yang dihasilkan tidak diangkut dan justru ditinggalkan di jalan. Akibatnya, DLH harus turun tangan untuk membersihkan area tersebut. "Ketika petugas pertamanan melakukan pemangkasan, mereka tidak mengangkat sisa kayu, dan kami yang harus mengambil alih pembersihan tersebut. Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab mereka," ungkap Budi Yanto. Berkenaan dengan penggabungan kedua bidang ini, ia menyatakan akan mengikuti keputusan yang diambil. Jika ada langkah untuk mengarahkan kebersihan di bawah naungan Dinas PUPR, pihaknya akan mendukungnya. Sebaliknya, jika pertamanan dipindahkan ke DLH, mereka akan menyambut perubahan tersebut. "Intinya, kami siap mengikuti. Apabila kebersihan dikelola oleh PUPR, kami tidak keberatan. Namun, jika pertamanan dialihkan ke DLH, kami akan menerima dengan tangan terbuka, sepanjang tujuan untuk mencapai kebersihan lingkungan di daerah ini dapat tercapai," tambahnya. Ia juga mencatat, dengan merujuk pada praktik yang diterapkan di Kota Bengkulu, tidak ada sisa potongan kayu yang berserakan di jalan. Hal ini terjadi karena penanganan masalah sampah diketahui berada di dalam satu OPD, sehingga koordinasi antardivisi menjadi lebih efektif dan efisien. ANTARA