JAYAPURA –
**Borneonews - Jayapura**, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan wilayah Papua mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini bertujuan agar pembangunan di daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Kepala DJPb Wilayah Papua dan Papua Barat, Moudy Hermawan, menyampaikan dalam sebuah pernyataan bahwa peningkatan PAD akan membantu mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap anggaran yang dialokasikan dari pusat. Dia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal, salah satunya Direktorat Jenderal Pajak (*DJP*). Kerja sama ini diharapkan dapat menghasilkan sumber PAD yang lebih optimal, mengingat masih terdapat banyak potensi yang bisa diambil dari sumber daya yang ada di Tanah Papua. Moudy juga mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Papua masih terlalu fokus pada pajak kendaraan bermotor. Dia mengusulkan agar ke depannya, pemerintah daerah juga mempertimbangkan pengembangan potensi di sektor lain seperti perkebunan, yang dapat memberikan kontribusi tambahan bagi PAD. Lebih lanjut, Moudy menjelaskan bahwa pihaknya sangat mendukung upaya peningkatan PAD di Tanah Papua. Oleh karena itu, penting untuk memaksimalkan berbagai sumber pendapatan yang tersedia agar hasilnya dapat digunakan untuk pembangunan daerah yang lebih baik. Dia menegaskan bahwa pencarian sumber-sumber pendapatan baru merupakan tanggung jawab bersama, yang harus dilakukan secara terus-menerus oleh semua pihak. Moudy juga menyampaikan informasi mengenai pendapatan negara hingga bulan Agustus, yang sampai saat ini masih menunjukkan pertumbuhan positif. Ia mencatat bahwa kontribusi terbesar berasal dari sektor pajak perdagangan internasional, yang mengalami pertumbuhan yang luar biasa dengan angka mencapai 929,41 persen. Secara keseluruhan, pendapatan negara di Papua tercatat sebesar Rp11,58 triliun, yang telah memenuhi 94,94 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*APBN*) 2024. ANTARA