JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Agama Republik Indonesia melaporkan bahwa hingga tahun 2024, telah melibatkan lebih dari 37 ribu pekerja dari berbagai daerah di seluruh tanah air dalam program Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi (BKBA) untuk madrasah. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menyampaikan, “Dengan melibatkan ribuan pekerja, kami tidak hanya memperbaiki infrastruktur pendidikan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tempat madrasah yang menerima bantuan beroperasi.” Proyek BKBA merupakan bagian dari reformasi pendidikan madrasah yang dikenal sebagai *Realizing Education’s Promise - Madrasah Education Quality Reform* (REP MEQR), yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Keberadaan pekerja dalam proyek ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dan berimbas positif pada perekonomian masyarakat di sekitar madrasah. Kementerian Agama telah menyalurkan Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi kepada 8.092 madrasah, di mana 37.653 pekerja terlibat dalam program tersebut. Dalam rinciannya, terdapat 33 madrasah yang menjadi pilot project dengan melibatkan 165 pekerja, serta 2.302 madrasah penerima bantuan yang melibatkan 11.510 tenaga kerja. Pada tahap kedua program, ada total 3.177 pekerja ditambah 13.895 pekerja lokal. Sementara itu, untuk tahap ketiga, melibatkan 2.516 madrasah dengan adanya keterlibatan 11.714 pekerja lokal, termasuk 64 madrasah yang terdampak bencana di Cianjur dengan 369 pekerja lokal. Abu Rokhmad menekankan bahwa proyek ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah di Indonesia, mencakup keterlibatan pekerja dalam berbagai sektor, seperti konstruksi, pelatihan untuk guru, tenaga ahli di bidang teknologi informasi, serta konsultan pendidikan. Sementara itu, Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag, M. Sidik Sisdiyanto, menegaskan bahwa pelibatan lebih dari 37 ribu pekerja menunjukkan betapa luas dan inklusifnya proyek ini. “Kami membentuk tim profesional dari berbagai disiplin ilmu untuk memastikan dukungan yang diberikan kepada madrasah penerima bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dalam aspek fisik maupun non-fisik,” ungkapnya. Sidik juga menjelaskan bahwa proyek BKBA dikelola secara berkelanjutan dengan adanya evaluasi berkala untuk memastikan bahwa dampaknya melampaui peningkatan infrastruktur, serta turut meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Ketua Projek Manajemen Unit (PMU) REP MEQR, Arif Rahman, menyampaikan bahwa program ini telah diimplementasikan di berbagai daerah di Indonesia, dengan fokus pada madrasah yang membutuhkan dukungan dalam hal infrastruktur dan peningkatan kualitas pendidikan. Dampak yang dihasilkan dari proyek ini terlihat dari peningkatan fasilitas belajar, pelatihan bagi guru, dan peningkatan kompetensi staf madrasah. Lebih lanjut, Arif menekankan bahwa masyarakat di sekitar madrasah penerima bantuan juga merasakan dampak ekonomi yang langsung berkat keterlibatan mereka dalam proyek ini. Contohnya, pengadaan material dan layanan lokal turut mendukung perekonomian setempat, sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi sektor pendidikan dan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan melibatkan lebih dari 37 ribu pekerja, proyek BKBA Madrasah melalui REP MEQR tidak hanya berkontribusi dalam transformasi pendidikan madrasah, tetapi juga berfungsi sebagai inisiatif yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. ANTARA