BANTEN –
**Borneonews - Kabupaten Tangerang**, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang, Banten, menggelar demonstrasi pada Senin sore. Aksi ini dilakukan untuk mendesak penyelesaian masalah agraria yang terjadi di daerah tersebut. Dalam unjuk rasa ini, mereka membakar ban bekas di halaman kantor Bupati di Tigaraksa, Tangerang. Aksi pembakaran ban tersebut mencerminkan kekecewaan mahasiswa yang tidak dapat bertemu langsung dengan Bupati Tangerang, Andi Ony, untuk menyampaikan aspirasi mereka. Salah satu koordinator aksi menyatakan, "Kami meminta agar Pj Bupati bisa menemui kami. Kemarin beliau tidak mau bertemu dan sekarang kita berharap bisa bertemu." Beberapa mahasiswa berusaha masuk ke dalam kompleks kantor bupati untuk bertemu dengan pemimpin daerah. Sebagian dari mereka juga mencabut sejumlah sepanduk yang terpasang di lokasi sebagai bentuk protes atas situasi yang mereka hadapi. Ketua GMNI Kabupaten Tangerang, Endang Kurnia, menyampaikan bahwa aksi ini melibatkan aliansi mahasiswa dari berbagai kampus dan masyarakat luas. Mereka memiliki sepuluh tuntutan yang ditujukan kepada para pemimpin daerah di Kabupaten Tangerang. Di antara tuntutan tersebut adalah meminta agar Pj Bupati dan DPRD Kabupaten Tangerang dapat berpihak kepada masyarakat, bukan hanya kepada korporasi yang terlibat dalam pembangunan Pantai Indah Kosambi (PIK 2). Selain itu, mereka juga menuntut untuk memastikan adanya akses jalan bagi warga yang tinggal di sekitar proyek strategis nasional tersebut. Mahasiswa juga meminta agar Bupati dan DPRD memastikan bahwa pembebasan lahan berlangsung dengan prinsip ganti untung untuk rakyat. Mereka mendesak agar diusut tuntas oknum-oknum yang diduga terlibat dalam manipulasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang merugikan pemilik tanah di PIK 2. "Kami juga menuntut Pj Bupati dan DPRD Kabupaten Tangerang untuk mengevaluasi Balai Penyuluh Pertanian, guna memastikan hak-hak petani terpenuhi, termasuk perlindungan dan pemberdayaan mereka," ungkapnya. Setelah mengajukan tuntutan-tuntutan tersebut, sekitar pukul 15.44 WIB, mahasiswa akhirnya diberi kesempatan untuk bertemu dengan salah satu pejabat di Pemkab Tangerang. Dalam menjamin keamanan selama aksi berlangsung, pihak kepolisian bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menerjunkan puluhan personel untuk mengawasi jalannya demonstrasi. ANTARA