MANOKWARI –
**Borneonews - Manokwari**, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun) Provinsi Papua Barat baru-baru ini mengadakan rapat untuk memperkuat pelaksanaan rencana aksi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Rapat ini berlangsung di Manokwari dan dijadwalkan selama lima hari, dari tanggal 30 September hingga 4 Oktober 2024. Kepala Bidang Perkebunan TPHBun, Benediktus Hery, menyatakan bahwa dalam proses penyusunan rencana aksi ini melibatkan lima kelompok kerja yang terdiri dari berbagai pihak. Masing-masing kelompok memiliki tugas yang spesifik untuk mendukung keberhasilan program tersebut. Hery menjelaskan bahwa kelompok kerja pertama bertanggung jawab dalam penguatan data, koordinasi, serta pengembangan infrastruktur. Sedangkan kelompok kerja kedua fokus pada peningkatan kapasitas dan kemampuan para petani sawit. Kelompok kerja ketiga memiliki peran penting dalam mengelola dan memantau kondisi lingkungan, sementara kelompok kerja keempat menangani tata kelola serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Kelompok kerja yang terakhir berfokus pada pelaksanaan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), yang merupakan sistem sertifikasi untuk menjamin keberlanjutan dalam praktik perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Selain itu, mereka juga bertugas membuka akses pasar bagi produk kelapa sawit yang dihasilkan. Setelah tahapan pemantapan ini, Hery menegaskan pentingnya uji publik terhadap dokumen rencana aksi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut dapat diakomodasi dalam peraturan gubernur. Rencana aksi ini akan digunakan untuk periode 2024 hingga 2026 dan harus selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah. Sebelum diresmikan, dokumen ini akan disinkronkan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat dan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan (DLHP) setempat. Dalam proses uji publik, masyarakat di sekitar kawasan perkebunan kelapa sawit akan dilibatkan secara aktif. Hery menekankan bahwa pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Papua Barat harus mengikuti prinsip keberlanjutan. Prinsip tersebut diatur oleh sertifikasi ISPO, yang mencakup aspek legalitas dan lingkungan. Sebagai contoh, lokasi untuk penanaman kelapa sawit tidak boleh berada di dalam kawasan hutan atau di daerah aliran sungai. Selain itu, diperlukan sistem pengelolaan limbah yang efektif untuk mencegah pencemaran lingkungan. Hery juga menyoroti pentingnya program *replanting* yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan, di mana penanaman tidak dilakukan di lahan baru. Saat ini, kebun kelapa sawit di Papua Barat terkonsentrasi di tiga distrik: Prafi, Warmare, dan Masni. Terdapat sekitar 5.000 kepala keluarga yang mengelola kebun sawit dengan total luas mencapai 9.400 hektare, yang berarti rata-rata setiap kepala keluarga memiliki kebun seluas 1,88 hektare. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, saat mengunjungi rencana pembangunan pabrik kelapa sawit di Kampung Wasegi Indah di Distrik Prafi pada bulan Mei lalu, menyampaikan harapannya agar Kabupaten Manokwari dapat menjadi contoh terbaik dalam pengembangan hilirisasi kelapa sawit. Hal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri serta pasar ekspor. Menteri Amran mengungkapkan bahwa Papua adalah wilayah yang strategis karena memiliki lahan yang luas dan berpotensi. "Jika ingin melakukan hilirisasi, lahan yang disiapkan seharusnya antara 100 hingga 200 ribu hektare. Dengan adanya lahan tersebut, kita bisa memperolah minyak goreng secara mandiri," jelasnya. Dengan adanya hilirisasi, Indonesia diharapkan tidak lagi bergantung pada harga *crude palm oil* di pasar internasional, karena produksi akan dilakukan secara mandiri dari dalam negeri. Produk olahan yang dihasilkan dapat dipasarkan di berbagai pasar domestik. Menteri Amran menambahkan, "Sehingga, jika harga minyak sawit di tingkat global mengalami penurunan, hal itu tidak akan mempengaruhi kami secara signifikan, karena kita telah siap memasarkan produk olahan domestik." Di sisi lain, bantuan untuk program *replanting* telah diberikan kepada lahan seluas 2.300 hektare. Jika masih ada ruang, akan ada penambahan bantuan, dan kendali terhadap program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) akan berada di tangan pemerintah. ANTARA