MATARAM –
**Borneonews - Mataram**, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen untuk segera menutup aktivitas tambang *illegal* galian C yang beroperasi di wilayah tersebut. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat setempat. Penjabat Bupati Lombok Timur, HM Juaini Taofik, menyatakan saat menerima aksi protes warga pada hari Senin bahwa pemerintah daerah akan segera mengambil tindakan untuk menertibkan tambang liar yang merugikan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara operasi tambang dan kepentingan masyarakat. Juaini Taofik menginstruksikan dinas terkait untuk segera melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kondisi tambang *illegal* di lapangan. Langkah tersebut dianggap penting agar masalah ini tidak berkembang menjadi isu yang lebih besar dalam masyarakat. “Warga tidak boleh dirugikan, dan kami tidak akan tinggal diam terhadap indikasi yang merugikan mereka,” tegasnya. Sebelumnya, ratusan warga Desa Korleko yang didukung oleh organisasi mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) telah melakukan aksi damai, mendesak pemerintah dan aparat untuk segera menutup aktivitas tambang *illegal* tersebut. Mereka mengkhawatirkan dampak buruk yang ditimbulkan oleh kegiatan tambang terhadap pertanian serta lingkungan di sekitarnya. Maryam dari masyarakat mengungkapkan dalam aksinya di kantor DPRD Lombok Timur bahwa aktivitas tambang tersebut telah menyebabkan gagal panen bagi petani dan kerusakan lingkungan. “Kami meminta dengan tegas agar tambang galian C *illegal* ini segera ditutup,” ujarnya. Masyarakat menegaskan bahwa protes mengenai keberadaan tambang *illegal* ini telah berlangsung berulang kali namun belum mendapatkan respons yang memadai dari pemerintah. Mereka menekankan pentingnya tindakan konkret, jika tidak, akan ada aksi lanjutan sebagai bentuk ketidakpuasan. “Tanpa pengelolaan limbah yang baik, keberadaan tambang *illegal* ini tidak bisa ditoleransi dan harus segera ditutup,” tegas Maryam. Saat melanjutkan aksi di depan kantor Bupati Lombok Timur, Salfan mengingatkan pemerintah daerah akan konsekuensi dari ketidakpedulian mereka. Ia memperingatkan bahwa jika tidak segera menutup tambang *illegal*, masyarakat tidak akan ragu untuk bertindak sendiri. “Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah, kami tidak bisa disalahkan jika kami mengambil tindakan langsung,” ucapnya. ANTARA