BANJARMASIN –
**Borneonews - Banjarmasin**, Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menunjukkan kinerja yang positif pada Agustus 2024. Menurut informasi yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi, inflasi tercatat sebesar 1,71 persen secara year-on-year (*yoy*) dan mengalami deflasi sebesar 0,36 persen month-to-month (*mtm*) dalam periode yang sama. Kepala DJPb Kalsel, Syafriadi, mengungkapkan bahwa angka inflasi sebesar 1,17 persen (*yoy*) di Kalsel terbilang rendah jika dibandingkan dengan rata-rata inflasi nasional, yang mencapai 2,12 persen (*yoy*). Berbagai faktor turut memengaruhi angka inflasi di provinsi ini, di antaranya adalah harga emas perhiasan, gula pasir, tarif parkir, serta produk sigaret kretek mesin. Dalam analisisnya, Syafriadi menunjukkan bahwa di antara lima daerah yang menjadi sampel pengukuran inflasi, Kota Banjarmasin mencatatkan angka tertinggi dengan inflasi sebesar 2,20 persen (*yoy*), sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mencatatkan inflasi terendah di angka 0,72 persen (*yoy*). Pasca perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pengeluaran masyarakat di Kalsel banyak digunakan untuk kegiatan seremonial, kejuaraan olahraga, kesenian, dan aktivitas sosial lainnya. Dari sisi belanja pemerintah, Syafriadi menegaskan bahwa pada Agustus 2024, pemerintah terus melanjutkan program belanja yang telah direncanakan, khususnya dalam proyek-proyek infrastruktur. Meskipun neraca perdagangan di Kalsel menunjukkan surplus, terdapat penurunan sebesar 7,37 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Namun, jika dilihat dari bulan ke bulan, ada peningkatan sebesar 35,58 persen, dengan surplus neraca perdagangan mencapai 917,66 juta Dolar AS. Syafriadi menambahkan bahwa penerimaan negara di Kalsel mengalami penurunan, sehingga pemerintah perlu menerapkan langkah-langkah strategis guna mencapai target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hingga Agustus 2024, penerimaan negara tercatat sebesar Rp13,46 triliun, yang mengindikasikan realisasi 59,27 persen dari target. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, kinerja ini mencatatkan kontraksi sebesar 17,10 persen. Walaupun terjadinya kontraksi total pendapatan negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan angka pertumbuhan positif mencapai 11,64 persen dengan realisasi Rp1,23 triliun. Dalam hal belanja negara, total realisasi belanja mencapai Rp24,79 triliun, yang berarti telah mencapai 64,00 persen dari pagu dan menunjukkan peningkatan sebesar 29,97 persen dibandingkan tahun lalu. Pada Agustus 2024, realisasi belanja terdiri dari anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp5,77 triliun dan Transfer ke Daerah mencapai Rp19,12 triliun. Dalam laporan terpisah mengenai pendapatan negara, Syafriadi mengungkapkan bahwa realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri mencapai Rp12,01 triliun, yang setara dengan 57,13 persen dari target, meski mengalami kontraksi 18,61 persen (*yoy*). Kontribusi terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) yang mencapai Rp6,88 triliun, sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berkontribusi sebesar Rp4,37 triliun. Dalam konteks sektor perpajakan, sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 31,4 persen pada total penerimaan, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran yang berkontribusi 19,6 persen, serta pengangkutan dan pergudangan yang menyumbang 16,9 persen. Secara keseluruhan, mayoritas sektor utama masih menunjukkan pertumbuhan positif hingga Agustus 2024, kecuali sektor pertambangan yang merosot akibat penurunan harga batu bara, serta sektor perdagangan, pertanian, aktivitas penyewaan, dan konstruksi yang mengalami kontraksi. ANTARA