PALANGKARAYA –
**Borneonews - Pulang Pisau**, Kapolres Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, AKBP Mada Ramadita, menyatakan bahwa pemetaan terhadap daerah yang berpotensi mengalami kerawanan selama Pilkada 2024 masih terus dilakukan oleh kepolisian setempat. Penekanan khusus diberikan pada wilayah pesisir yang dianggap rentan menghadapi berbagai isu. "Upaya antisipasi terus kami lakukan untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang memiliki potensi kerawanan," ungkap Mada Ramadita di Pulang Pisau pada hari Senin. Menurutnya, secara umum kerawanan geografi memang lebih menonjol di daerah pesisir. Hal ini disebabkan oleh adanya desa-desa yang sulit diakses, karena kondisi jalan yang kurang memadai. Beberapa kawasan hanya dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi air. Lebih lanjut, Kapolres menyoroti pentingnya pemetaan di daerah-daerah yang rawan terhadap bencana, seperti banjir. Dengan adanya pemetaan yang komprehensif, pihaknya dapat merancang penempatan tempat pemungutan suara (TPS) alternatif. Ini diperlukan agar proses pemungutan suara dapat dilaksanakan dengan aman dan lancar, tanpa hambatan. AKBP Mada Ramadita menjelaskan bahwa untuk memastikan keamanan selama tahapan Pilkada, Polres setempat menurunkan 239 personel yang setara dengan dua pertiga dari total kekuatan yang dimiliki. Ia menambahkan bahwa hingga saat ini, tidak ada gangguan yang signifikan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Situasi masih tetap kondusif selama periode kampanye yang damai. Kapolres juga mengimbau seluruh elemen masyarakat di kabupaten setempat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) serta kabar hoaks yang beredar. "Kami berharap tidak sampai suasana kondusif yang telah terjaga selama ini terganggu oleh perhelatan Pilkada yang berlangsung singkat," tegasnya. Ia menginginkan semua pihak untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang sejuk, aman, dan damai. Masyarakat perlu memahami bahwa kepolisian akan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku yang menyebarkan isu SARA dan hoaks yang berpotensi memecah belah kerukunan antar warga. ANTARA